Ambon,LensoMerah.com-Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Jacob Usmany, menegaskan bahwa persoalan internal matarumah di sejumlah negeri adat masih bisa dimediasi selama belum masuk ke ranah pengadilan.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Senin (23/2), di Balai Rakyat DPRD Kota Ambon.
“Yang masih ribut-ribut dengan matarumah itu kita bisa mediasi. Tapi kalau sudah ada di pengadilan, sudah tidak bisa kita mediasi,” ujar Usmany.
Ia mencontohkan persoalan di Negeri Passo yang hingga kini belum memiliki raja definitif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik adat membutuhkan kesepakatan internal yang kuat.
“Kunci penyelesaian itu ada di Saniri dan masyarakat adat,” tegasnya.
Usmany menilai, dalam praktiknya, peran Saniri Negeri kerap menjadi kendala. Ia menyebut ada situasi di mana mediasi telah dilakukan dan kesepakatan dibicarakan secara baik-baik, namun implementasinya berbeda ketika kembali ke negeri masing-masing.
“Saniri ini kadang-kadang mediasi mereka, bicara baik-baik. Tapi pas pulang ke negerinya, bikin lain, bikin program sendiri. Jadi permasalahannya di situ,” katanya.
Karena itu, ia sepakat dengan sikap Walikota Ambon Bodewin Wattimena yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon tidak bisa memaksakan proses pelantikan raja tanpa adanya kesepakatan dan usulan resmi dari negeri adat.
“Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, pemerintah tidak bisa memaksakan pelantikan tanpa ada kesepakatan dan usulan resmi dari negeri adat. Jadi kita kembalikan ke negeri-negeri adat, yaitu Saniri Negeri dan masyarakat adat masing-masing,” tandasnya.
Ia berharap seluruh pihak di negeri adat dapat mengedepankan musyawarah dan komitmen bersama demi mempercepat proses penetapan raja definitif serta menjaga stabilitas sosial di Kota Ambon.(LM01)
