Ambon,LensoMerah.com- Komisi III DPRD Kota Ambon menyoroti serius persoalan utang pemerintah kota kepada pihak ketiga dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban tersebut harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Ambon pada awal tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikannya usai rapat bersama 13 organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di ruang rapat paripurna DPRD Ambon, Rabu (15/04/2026).
“Utang kepada pihak ketiga ini harus segera dituntaskan. Mereka sudah melaksanakan pekerjaan, maka haknya wajib dibayar,” tegas Harry.
Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda Badan Musyawarah DPRD dalam rangka pembentukan panitia khusus (pansus) berbasis komisi untuk membahas LKPJ. Dalam forum itu, Komisi III mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD sepanjang tahun 2025.
Dari hasil pembahasan, DPRD menemukan sejumlah kegiatan yang berujung menjadi beban utang atau piutang daerah. Komisi menilai, pencatatan serta penyelesaian administrasi keuangan harus dilakukan secara tertib dan transparan.
Harry menekankan, penyelesaian utang tidak boleh ditunda karena menyangkut kepercayaan pihak ketiga terhadap pemerintah daerah.
Selain persoalan utang, Komisi III juga menyoroti sejumlah layanan dasar yang masih dikeluhkan masyarakat, salah satunya penerangan jalan umum (PJU). DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan serta penambahan lampu jalan, mengingat masyarakat secara rutin membayar pajak penerangan.
“Pajak sudah dibayar, maka manfaatnya harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang baik,” ujarnya.
Di sektor permukiman, kebutuhan lahan tempat pemakaman umum (TPU) juga menjadi perhatian. DPRD mencatat program pengadaan TPU belum terlihat dalam perencanaan 2025 dan mendorong agar dapat dianggarkan pada tahun 2027.
Sementara itu, Komisi III memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) atas peningkatan pendapatan dari retribusi sampah yang dinilai cukup signifikan. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Dari sisi perencanaan, DPRD juga menilai dokumen LKPJ yang disusun lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena mampu menggambarkan program dan kegiatan pemerintah secara lebih rinci dan terbuka.
Hasil evaluasi ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD Kota Ambon untuk disampaikan dalam rapat paripurna, sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Ambon ke depan.(LM01)
