Ambon,LensoMerah.com – Fenomena parkir di bahu jalan kawasan Pasar Mardika kian meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Persoalan ini mencuat setelah diketahui bahwa area parkir tersebut dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), sementara status jalan di kawasan itu merupakan jalan nasional.
Padahal, meskipun berstatus jalan nasional, kewenangan penertiban lalu lintas berada di tangan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon. Kondisi ini menuai reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon yang menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku bertentangan dengan amanat undang-undang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far Far, menegaskan bahwa substansi persoalan di kawasan Pasar Mardika harus dipahami secara utuh, terutama terkait kewenangan pengelolaan dan penertiban.
“Substansi terkait area kawasan Pasar Mardika harus dipahami bahwa status jalan di bawah itu adalah jalan nasional. Namun, Pemerintah Kota Ambon tetap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ketertiban lalu lintas di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Ambon,” ujar Harry Far Far kepada wartawan , Selasa (27/1/2026).
Ia juga menyoroti sikap Pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai mengabaikan rambu lalu lintas yang telah terpasang di area tersebut, khususnya rambu larangan parkir yang kini justru dimanfaatkan sebagai lokasi parkir umum.
“Dalam kepentingan itu, Pemkot Ambon telah memasang rambu dilarang parkir dan itu harus ditaati oleh seluruh pengguna jalan, apalagi oleh pemerintah. Kalau sudah ada rambu dilarang parkir, berarti tidak boleh ada aktivitas parkir, baik menyelenggarakan maupun memfasilitasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harry menyampaikan bahwa secara kelembagaan DPRD Kota Ambon meminta adanya telaah dan kajian hukum dari Bagian Hukum sebagai dasar dan acuan untuk langkah selanjutnya.
“Proses ke depan seperti apa, kita menunggu hasil kajian hukum dari Bagian Hukum. Yang pasti, DPRD Kota Ambon senada dan sejalan mendukung visi dan misi Wali Kota Ambon dalam menata dan mengatur kawasan Mardika. Tujuan utamanya adalah menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengguna fasilitas di kawasan tersebut,” pungkasnya.
DPRD berharap persoalan ini segera diselesaikan secara komprehensif dan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga penataan kawasan Pasar Mardika dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta pengguna jalan.(LM01)
