AMBON,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon menyoroti lambannya penerbitan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2027. Pemerintah Kota Ambon didesak segera menuntaskan validasi data agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mengatakan kejelasan data penerima bansos menjadi hal krusial dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Menurutnya, data warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 perlu dipastikan valid agar program setiap organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sampai dengan saat ini, sebetulnya data penerima bantuan-bantuan sosial untuk Kota Ambon sudah harus tercatat dengan baik. Supaya nanti dapat diperhatikan dalam rangkaian pembahasan, program-program atau OPD mana saja yang berkaitan dengan upaya membantu warga masyarakat yang tercatat di desil 1 sampai desil 4,” kata Laturiuw kepada wartawan, Senin (12/10/20)
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, tanpa data resmi yang akurat, DPRD akan kesulitan mengukur kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program penanggulangan kemiskinan terakomodasi secara optimal dalam APBD.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah tidak boleh sekadar mendata warga yang berada pada kelompok ekonomi terbawah. Pendataan harus diikuti langkah konkret dan program berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.
“Kalau sekadar hanya mencatat tapi tidak ada langkah konkretnya, itu nanti tidak ada manfaat bagi warga masyarakat. DTSEN merupakan dokumen wajib, sehingga tidak boleh ada satu pun penerima bantuan yang tidak masuk di dalamnya,” tegasnya.
Laturiuw mengungkapkan, hingga kini data DTSEN yang merupakan hasil akumulasi pendataan dari desa dan negeri di Kota Ambon belum juga diterbitkan pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti, mengingat data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran bantuan sekaligus menyusun program pemberdayaan masyarakat.
Untuk itu, DPRD Kota Ambon berencana membahas persoalan data bansos secara lintas komisi dalam waktu dekat. Pembahasan tersebut akan melibatkan Komisi I yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa (DP3MD), serta Dinas Sosial.
Menurut Laturiuw, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memetakan persebaran penerima bantuan dan mengidentifikasi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Persoalan tersebut antara lain keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesesuaian jenis pekerjaan dengan kondisi masyarakat. Pemetaan yang menyeluruh diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program bansos dan pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif.
Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak hanya menjadi penopang kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.(LM01)
