AMBON,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon melalui gabungan fraksi menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (25/9/2026).
Pendapat akhir gabungan fraksi disampaikan Ketua Fraksi Hati Nurani Buruh Solidaritas, Hadiyanto Junaidi, mewakili seluruh fraksi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon Mourits L. Tamaela.
Seluruh fraksi, yakni PKS, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, Gerindra, Keadilan Amanat Pembangunan, serta Hati Nurani Buruh Solidaritas, menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2026.
Dalam postur yang disepakati, Pendapatan Daerah mencapai sekitar Rp1,19 triliun, sedangkan Belanja Daerah sekitar Rp1,33 triliun.
Pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 naik sekitar Rp64,29 miliar atau 5,71 persen dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Sementara belanja daerah bertambah sekitar Rp39,60 miliar atau 3,06 persen.
Dari postur tersebut terdapat defisit sekitar Rp141,88 miliar. Defisit ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Junaidi mengatakan, perubahan postur APBD tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kinerja pendapatan dan belanja untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah pada sisa tahun anggaran.
Lima Catatan DPRD
Meski menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2026, gabungan fraksi memberikan lima catatan dan rekomendasi kepada Pemkot Ambon.
Pertama, optimalisasi pendapatan daerah. Pemkot diminta memaksimalkan potensi PAD dan retribusi melalui perluasan basis data wajib pajak, penerapan tapping box secara merata pada restoran dan rumah makan, serta penggunaan sistem pembayaran digital atau non-tunai.
DPRD juga meminta pengelolaan parkir tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga.
Kedua, prioritas belanja daerah. Belanja daerah diminta diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta pembangunan fasilitas umum dan sosial.
Ketiga, pengawasan Dana Desa. Bappeda dan pemerintah desa diminta memperkuat sinkronisasi program. Inspektorat Kota Ambon juga diminta memperketat pengawasan penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan.
Keempat, tata kelola dan kebijakan. Pemkot diminta berkoordinasi terkait dampak lingkungan pembangunan di sempadan Sungai Wai Tomu, Mardika.
Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) juga diminta tidak hanya mengejar persentase kepesertaan, tetapi memastikan kepesertaan aktif dan akses layanan kesehatan masyarakat.
Kelima, pengendalian inflasi. DPRD meminta Wali Kota mengevaluasi secara khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait distribusi kupon pasar murah yang dinilai belum tepat sasaran.
Junaidi mengatakan, catatan dan rekomendasi tersebut merupakan bentuk kemitraan kritis dan konstruktif antara DPRD dan Pemkot Ambon.
“Kami menyambut baik dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Ambon, khususnya Badan Anggaran dan Pansus, yang telah bekerja keras menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 ini,” ujarnya.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Badan Anggaran yang telah menuntaskan pembahasan APBD Perubahan meski dalam waktu terbatas.
Menurut Bodewin, APBD Perubahan 2026 menjadi fondasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pada sisa tahun anggaran.
“Kebijakan tersebut diarahkan untuk responsif terhadap gejolak ekonomi, penanganan inflasi daerah, mengantisipasi perubahan iklim ekstrem, serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan fokus Pemkot Ambon meliputi peningkatan realisasi pendapatan, pemenuhan kewajiban utang carry over/SOPD, peningkatan pelayanan dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Terkait kenaikan target kinerja APBD sekitar Rp6 miliar, Bodewin menegaskan seluruh SKPD pengumpul harus bekerja maksimal.
“Perubahan APBD merupakan ruang terakhir penyesuaian asumsi anggaran, sehingga target yang telah dinaikkan wajib direalisasikan secara optimal,” tegasnya.
Bodewin memastikan skema reward and punishment akan diterapkan terhadap OPD dalam pencapaian target PAD.
OPD yang mencapai target PAD hingga 100 persen akan mendapat penghargaan, antara lain berupa penambahan alokasi perjalanan dinas maupun insentif target tahun berikutnya.
Sebaliknya, OPD yang tidak mencapai target akan dikenakan sanksi, salah satunya penundaan atau tidak dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu bulan.
Bodewin juga menyoroti penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurutnya, ketidakpastian transfer DBH dapat memicu penumpukan utang daerah dan berdampak terhadap pembayaran TPP pegawai maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Tahun depan, jika belum ada kepastian transfer, kita berharap dana bagi hasil khususnya dari provinsi tidak lagi dianggarkan. Lebih baik kita tidak menganggarkan belanja daripada harus terus memupuk utang yang terbawa ke tahun-tahun anggaran berikutnya,” ungkapnya.
Bodewin memastikan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi, terutama terkait peningkatan PAD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, akan menjadi perhatian Pemkot Ambon.
Rapat paripurna kemudian ditutup Ketua DPRD Kota Ambon Mourits L. Tamaela.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, Wakil Ketua I DPRD Gerald Mailoa, pimpinan OPD, Forkopimda serta anggota DPRD Kota Ambon.(LM01)
