AMBON, LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon merampungkan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tenaga Kerja Lokal (TKL), Kamis (9/7/2026). Tahapan ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan regulasi yang memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal dalam dunia kerja di Kota Ambon.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Tenaga Kerja Lokal DPRD Kota Ambon, Yopi Usmany, mengatakan seluruh proses penyusunan Ranperda, mulai dari pembahasan hingga uji publik, berjalan sesuai harapan. Berbagai masukan dari masyarakat, asosiasi tenaga kerja, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan telah menjadi bahan penyempurnaan substansi regulasi.
Menurut Yopi, salah satu usulan yang mengemuka dalam uji publik adalah pengaturan besaran upah dalam Ranperda. Namun, usulan tersebut tidak dapat diakomodasi karena akan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 yang telah mengatur ketentuan ketenagakerjaan.
“Ranperda ini tidak difokuskan pada pengaturan upah, tetapi bagaimana tenaga kerja lokal di Kota Ambon dapat diberdayakan dan memperoleh perlindungan atas hak-haknya,” ujar Yopi usai memimpin uji publik di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon.
Ia menjelaskan, kehadiran Ranperda ini bertujuan membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat Ambon untuk mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri. DPRD ingin memastikan tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa mengabaikan iklim investasi dan kepentingan dunia usaha.
Selain memperluas kesempatan kerja, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pekerja. Selama ini, kata Yopi, banyak persoalan ketenagakerjaan baru dilaporkan setelah pekerja mengalami kerugian sehingga penyelesaiannya menjadi lebih sulit, terutama jika perusahaan yang bersangkutan berkedudukan di luar daerah.
“Kami ingin perlindungan itu hadir sejak awal. Jangan sampai pekerja baru mencari keadilan ketika masalah sudah terjadi,” katanya.
Yopi menambahkan, DPRD berharap Ranperda Tenaga Kerja Lokal mampu mengurangi ketergantungan masyarakat Ambon untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Sebaliknya, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan berkembang di daerah sendiri.
Ia menegaskan, Pansus DPRD tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam sengketa hubungan industrial. Peran DPRD adalah menghadirkan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha.
“Tujuan kami sederhana, yaitu menciptakan hubungan industrial yang sehat. Pengusaha tetap memperoleh kepastian berusaha, sementara tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan, perlindungan, dan hak-haknya secara adil,” tegasnya.(LM01)
