Ambon,LensoMerah.com – Komisi III DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon segera memfungsikan Rumah Potong Hewan (RPH) di Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.
DPRD menilai keberadaan RPH yang representatif sangat penting untuk menjamin kualitas dan higienitas daging yang beredar di masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas RPH yang layak, termasuk sarana dan prasarana pendukung.
Hal itu disampaikan Harry di ruang Komisi III DPRD Kota Ambon, Senin (10/8/2026).
“Pemerintah punya tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi Rumah Potong Hewan yang representatif. Apalagi dari RPH ini ada pajak. Berarti kewajiban pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung,” kata Harry.
Menurutnya, Komisi III beberapa bulan lalu telah melakukan kunjungan langsung ke RPH Tawiri. Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan kondisi bangunan maupun fasilitas pendukung belum memadai.
Selain karena sudah lama tidak digunakan, sejumlah fasilitas di RPH Tawiri juga belum lengkap.
Karena itu, jika Pemkot Ambon benar-benar memiliki wacana memindahkan aktivitas RPH dari kawasan Mardika ke Tawiri, DPRD menyatakan dukungan penuh.
“Kami dari DPRD sangat menyetujui itu. Bahkan sejak awal kami sudah menyatakan bahwa Komisi III bukan hanya mendukung, tetapi juga mendorong agar RPH itu segera mungkin dipindahkan,” tegasnya.
Harry mengatakan, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui program dan kegiatan yang nantinya tercermin dalam pembahasan APBD, baik APBD Perubahan maupun APBD murni.
Ia memahami kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan seluruh fasilitas RPH dilengkapi sekaligus dalam satu tahun anggaran. Namun, pemerintah dapat melakukan pemenuhan fasilitas secara bertahap.
“Tahun ini ada pelaksanaan pembangunan pagar. Kami berharap nantinya di tahun depan, dengan kondisi fiskal daerah yang memang tidak bisa dianggarkan dalam satu kali penganggaran untuk melengkapi seluruh fasilitas, tetapi bisa terus dicicil oleh Pemerintah Kota Ambon,” ujarnya.
Dengan demikian, Harry berharap RPH Tawiri dapat segera dipindahkan dan difungsikan secara normal.
Namun, menurutnya, pembangunan gedung saja tidak cukup. Pemkot juga wajib menyediakan sarana pendukung, salah satunya kendaraan pengangkut daging berpendingin atau mobil cooler.
“Harus ada mobil cooler. Karena untuk mobilisasi daging agar tetap higienis dan kualitasnya terjamin, itu harus dengan mobil cooler,” katanya.
Harry menegaskan, kesiapan sarana pendukung tersebut harus menjadi perhatian agar pemindahan RPH tidak dilakukan secara setengah-setengah.
“Jangan sampai ketika dipindahkan ke sana sifatnya prematur. Tetapi bisa menjadi Rumah Potong Hewan yang memang berfungsi dengan baik dan normal,” tandasnya.
Ia menambahkan, lokasi RPH Tawiri dinilai lebih memungkinkan untuk dikembangkan. Selain kondisi lokasi yang mendukung, perencanaan pembangunan RPH tersebut juga telah mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Di sana kondisinya bagus karena memang perencanaannya bagus. Jadi sampah dan lain-lain tidak akan mengganggu warga sekitar. Kita DPRD dorong dan dukung,” ujarnya.
Harry juga menyinggung besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas RPH tersebut. Karena itu, ia berharap fasilitas yang sudah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Sudah menelan biaya yang fantastis. Kita berharap harus difungsikan, karena RPH yang di Mardika secara kapasitas dan higienitas kurang terlalu memadai,” pungkasnya.
Ia kembali menegaskan, kebutuhan pemindahan dan pengoperasian RPH Tawiri harus masuk dalam program kegiatan pemerintah yang dibahas bersama DPRD.
“Dari program kegiatan yang nanti mau dibahas di APBD murni maupun APBD perubahan, itu harus tercermin,” tegas Harry.(LM01)
