Ambon,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon segera memastikan dan memperbaiki data luas wilayah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Tito Laturiuw. Menurutnya, RPJMD merupakan dokumen induk pembangunan daerah yang menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan berbagai program selama lima tahun.
Karena itu, seluruh data yang tercantum dalam dokumen tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan menggunakan data terbaru.
“RPJMD itu kan buku induknya seluruh kegiatan rencana pembangunan di Kota Ambon. Jadi seluruh angka-angka yang tertuang di dalamnya harus betul-betul berdasar,” kata Tito kepada LensoMerah.com, di Kantor DPRD Kota Ambon Jumat( 14/8)
Ia mengungkapkan, DPRD menemukan masih terdapat sejumlah database yang digunakan dalam dokumen perencanaan Kota Ambon yang mengacu pada data lama.
Salah satunya berkaitan dengan data luas wilayah Kota Ambon yang masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1979.
“Data luasan itu kan kita masih pakai PP 13 Tahun 1979. Luasannya 377,45 untuk daratan dan 17,55 untuk laut,” jelasnya.
Menurut Tito, angka tersebut perlu dikaji kembali karena terdapat perubahan data luasan dalam regulasi yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Ia menyebut, dalam sejumlah ketentuan terbaru terdapat angka luasan wilayah yang berbeda.
“Di Permendagri yang terakhir, bahkan sampai dengan angka yang terakhir di peraturan-peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan, luasannya sudah berubah. Ada yang bergeser ke 298, ada yang bergeser ke 236,” ujarnya.
Perbedaan angka tersebut, kata Tito, harus segera mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah. Pasalnya, data luas wilayah merupakan salah satu informasi dasar dalam penyusunan profil daerah dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan.
Tito menegaskan, DPRD tidak ingin data yang digunakan dalam RPJMD hanya sebagian menggunakan data terbaru, sementara bagian lainnya masih mengacu pada database lama.
Menurutnya, apabila memang terdapat data yang sudah tidak sesuai, maka harus dilakukan penyesuaian atau revisi agar RPJMD benar-benar menjadi dokumen induk yang dapat dijadikan rujukan secara konsisten.
“Angka yang sudah ada kemarin itu harus juga direvisi. Supaya buku induk yang kita pakai itu bukan sebagiannya, tapi secara utuh bersumber dari RPJMD yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Ia mengatakan, persoalan tersebut telah disampaikan DPRD kepada Pemkot Ambon melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tito menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menyatakan perbedaan data tersebut secara otomatis berdampak langsung terhadap seluruh perhitungan pembangunan. Namun, dari sisi perencanaan, akurasi data tetap menjadi hal yang sangat penting.
“Kami hanya mengingatkan. Walaupun dokumen itu tidak berdampak langsung, mungkin dalam perhitungannya, tetapi bagi kami karena RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun, seluruh angka-angka dokumen yang tertuang harus betul-betul berdasar,” katanya.
Tito menilai, data luas wilayah merupakan bagian fundamental dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebab, informasi tersebut menjadi bagian awal dalam menggambarkan kondisi suatu daerah.
“Kalau luas wilayah itu kan profil awal sekali. Luas Ambon adalah kota yang terdiri dari luasan sekian. Jadi harus menyampaikan data yang jelas,” tandasnya.
DPRD berharap Pemkot Ambon dapat memastikan sumber data yang digunakan dalam RPJMD sesuai dengan regulasi terbaru, sehingga tidak terjadi perbedaan data antara RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
Bagi DPRD, pembenahan data tersebut penting agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi buku induk pembangunan Kota Ambon yang memiliki basis data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.(LM01)
