AMBON,LensoMerah.com – Komisi I DPRD Kota Ambon memberi waktu satu pekan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan 41 anak mata rumah Rehatta dalam proses penetapan Raja Negeri Soya definitif.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan adat yang hingga kini masih menjadi perhatian, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Fadly Toisutta, menyampaikan hal tersebut setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Selasa (27/10/2026).
Rapat itu melibatkan kuasa hukum Reno Rehatta, perwakilan Pemkot Ambon, tim percepatan penyelesaian persoalan raja, serta pihak-pihak terkait di Negeri Soya.
Fadly mengatakan, Pemkot Ambon diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah berpihak kepada kelompok tertentu.
Persoalan yang berkaitan dengan mekanisme adat dan pelaksanaan putusan pengadilan, kata dia, harus ditangani dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Komisi I DPRD Kota Ambon juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak memperkeruh situasi. Penyelesaian secara kekeluargaan dinilai penting untuk menjaga hubungan antarkeluarga serta keharmonisan kehidupan masyarakat Negeri Soya.
Sementara itu, kuasa hukum Reno Rehatta, Margareth Oktavia Kakisina, menilai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon masih perlu dituntaskan.
Menurut Margareth, salah satu tahapan yang dinilai perlu ditindaklanjuti adalah fasilitasi pemungutan suara atau voting terhadap dua calon yang sebelumnya telah ditetapkan dalam proses adat.
Ia menyebut, terdapat 41 anak mata rumah yang tercatat hadir dalam rapat pada 18 September 2023. Keterlibatan mereka, menurut pihaknya, menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Margareth juga menegaskan, putusan Pengadilan Negeri dan putusan PTUN harus dipahami berdasarkan substansi masing-masing perkara.
Ia merujuk pada penjelasan mengenai fatwa Mahkamah Agung yang, menurutnya, menyatakan putusan Pengadilan Negeri tidak menghalangi pelaksanaan putusan PTUN.
Atas dasar itu, pihaknya menilai Pemkot Ambon tetap perlu menindaklanjuti kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut.
Kini, tindak lanjut Pemkot Ambon menjadi perhatian setelah Komisi I DPRD memberikan waktu satu pekan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan 41 anak mata rumah Rehatta.
Penyelesaian yang transparan, sesuai ketentuan hukum, serta menghormati mekanisme adat diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pihak-pihak terkait sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat Negeri Soya.(LM01)
