Ambon,LensoMerah.com- Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan bahwa persoalan penutupan aktivitas pertambangan batuan (Galian C) di Kota Ambon merupakan proses panjang yang berkaitan langsung dengan kewenangan perizinan di tingkat provinsi.
Hal itu disampaikan Far-Far usai Komisi III DPRD Kota Ambon menerima aspirasi Forum Gerakan Peduli Masyarakat Maluku (FGPM-Maluku), Jumat (23/1/2026). Aspirasi tersebut menyoroti dampak penutupan aktivitas tambang batuan di Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala terhadap mata pencaharian para sopir truk dan pekerja lainnya.
“Komisi III hari ini memfasilitasi kepentingan para sopir yang beroperasi di wilayah tambang batuan. Kebijakan penutupan aktivitas di beberapa wilayah ini berimplikasi langsung terhadap mata pencaharian mereka,” ujar Far-Far.
Ia menjelaskan, berdasarkan tuntutan yang disampaikan, terdapat pengemban di tiga wilayah tambang yang akhirnya mengambil kebijakan menutup seluruh aktivitas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sopir truk, tetapi juga operator alat berat, penyedia jasa, hingga masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang batuan.
Menurut Far-Far, dalam audiensi tersebut DPRD secara tegas menyatakan akan mengawal aspirasi para sopir dan pelaku usaha untuk ditindaklanjuti. Komisi III berencana bersama perwakilan massa aksi menyampaikan langsung persoalan ini ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku pada awal pekan mendatang.
“Secara regulasi, kewenangan pemberian izin tambang batuan tidak berada pada Pemerintah Kota Ambon, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan untuk menagih pajak dan retribusi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa DPRD maupun Pemerintah Kota Ambon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin operasi maupun menghentikan aktivitas pertambangan. Namun demikian, DPRD melihat adanya itikad baik dari para pelaku usaha yang terus berupaya melengkapi administrasi dan perizinan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi.
“Dalam beberapa audiensi dengan Dinas SDM, pelaku usaha terbukti aktif menindaklanjuti persyaratan administrasi. Masalahnya, hingga kini belum ada kepastian bahwa seluruh syarat itu hanya bersifat pelengkap atau justru menjadi penghambat utama,” ungkap Far-Far.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Kota Ambon mendorong kebijakan agar wilayah tambang batuan yang telah memiliki izin lingkungan, seperti UKL-UPL, tetap dapat beroperasi. Pertimbangan kemanusiaan menjadi dasar utama, mengingat banyak kepala keluarga menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Ini bukan hanya soal sopir truk, tetapi juga operator ekskavator, penyedia material, dan masyarakat sekitar. Ada banyak piring makan yang harus kita jaga,” katanya.
Far-Far berharap Dinas SDM Provinsi Maluku dapat bersikap lebih bijak dan jeli dalam menerapkan regulasi, dengan tetap mengedepankan asas kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa jika seluruh wilayah tambang batuan yang sedang berproses perizinan ditutup, maka dampaknya akan sangat besar terhadap roda ekonomi Kota Ambon. Kelangkaan material berpotensi melumpuhkan aktivitas pembangunan dan memicu efek domino terhadap kondisi fiskal daerah.
“Jangan sampai proses administrasi yang panjang justru mengorbankan rakyat kecil. Aktivitas tambang harus tetap berjalan, sambil pengusaha melengkapi seluruh kewajiban administrasi sesuai aturan,” pungkasnya.
DPRD Kota Ambon, melalui Komisi III, menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mengembalikan sepenuhnya kewenangan perizinan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, sembari memperjuangkan keadilan ekonomi dan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.(LM01)
