Ambon ,LensoMerah.com- Sejumlah mantan karyawan Rumah Sakit Bhakti Rahayu mengeluhkan belum dibayarkannya kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh manajemen rumah sakit. Persoalan ini pun mendapat sorotan serius dari Komisi I DPRD Kota Ambon, yang mendesak pihak rumah sakit segera menyelesaikan hak-hak para pekerja.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari sejumlah mantan karyawan yang hingga kini belum menerima kompensasi meskipun telah dilakukan upaya mediasi.
“Kami mendapat laporan bahwa ada mantan karyawan RS Bhakti Rahayu yang sudah di-PHK, namun kompensasinya sampai sekarang belum dibayarkan. Mereka menyampaikan sudah ada proses mediasi, tetapi belum membuahkan hasil,” kata Soulisa kepada wartawan di Ambon, Kamis (22/1).
Soulisa menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran Komisi I, belum dibayarkannya hak karyawan disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai besaran kompensasi yang harus diberikan oleh pihak rumah sakit.
“Dalam proses mediasi yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan, memang belum ada titik temu soal nilai kompensasi yang harus dibayarkan kepada eks karyawan,” ungkapnya.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, nilai kompensasi yang seharusnya dibayarkan tergolong cukup besar. Sementara itu, pihak rumah sakit disebut belum mampu menyanggupi nilai tersebut, sehingga terjadi tarik ulur penyelesaian yang berlarut-larut.
Ia pun meminta manajemen rumah sakit bersikap bijak dan bertanggung jawab terhadap hak-hak para mantan karyawan.
“Pada prinsipnya kami menghargai upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Namun karena belum ada kesepakatan, kami meminta manajemen rumah sakit lebih bijak dan menyelesaikan kewajiban mereka terhadap para pekerja,” tegasnya.
Soulisa menambahkan, apabila persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas, DPRD Kota Ambon akan kembali memanggil pihak rumah sakit untuk meminta klarifikasi dan ketegasan sikap.
“Jika belum juga diselesaikan, kami akan memanggil kembali pihak rumah sakit. Prinsipnya, DPRD akan terus mengawal persoalan ini sampai hak-hak mantan karyawan terpenuhi,” pungkasnya.(LM01)
