Ambon, LensoMerah.com – Komisi II DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon segera menuntaskan proses pengalihan 79 tenaga pendukung ke sistem outsourcing agar para pekerja memperoleh kepastian status kerja dan hak-haknya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Body Wane Ruperd Mailuhu, usai rapat dengar pendapat yang membahas percepatan proses outsourcing tenaga pendukung, berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon Kamis( 9/7)
Menurut Mailuhu, sebanyak 79 tenaga yang akan dialihkan ke pihak ketiga telah terdata, terdiri atas 25 pengemudi (driver) dan 54 tenaga kebersihan.
“Kami sudah mendesak Bagian Umum agar seluruh dokumen disiapkan dalam minggu ini karena mereka memiliki hak-hak yang harus segera dipenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah dokumen administrasi rampung, proses berikutnya akan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem mini competition.
Melalui mekanisme tersebut, perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan mengajukan penawaran untuk menjadi penyedia jasa tenaga kerja bagi Pemerintah Kota Ambon.
“Proses mini competition ini menjadi tahapan penting sebelum ditetapkannya perusahaan sebagai pihak ketiga yang akan menampung para tenaga tersebut,” jelasnya.
Komisi II menargetkan seluruh proses pengadaan dapat diselesaikan dalam bulan Juli sehingga tidak lagi mengalami keterlambatan.
“Harapan kami, bulan ini seluruh proses sudah selesai. Perusahaan penyedia sudah ditetapkan sehingga 79 tenaga tersebut bisa segera menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dan hak-hak mereka dapat segera dibayarkan,” tegas Mailuhu.
Ia memastikan tidak ada kendala dari sisi anggaran karena Pemerintah Kota Ambon telah menggeser alokasi anggaran ke Bagian Umum sejak Juni 2026.
“Anggarannya sudah tersedia. Jadi sekarang tinggal menunggu proses mini competition selesai dan penetapan penyedia jasa,” katanya.
Mailuhu juga mengungkapkan, dari total 79 tenaga yang akan dialihkan ke sistem outsourcing, sekitar 37 orang berasal dari Dinas Pendidikan sesuai data yang diterima Komisi II DPRD Kota Ambon.
Komisi II berkomitmen terus mengawal proses tersebut hingga seluruh tahapan selesai, sehingga para tenaga pendukung memperoleh kepastian kerja dan hak-haknya dapat dipenuhi tanpa penundaan lagi.(LM01)
