Ambon,LensoMerah.com-Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perikanan Kota Ambon memaparkan berbagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat bersama OPD mitra pengumpul Komisi III DPRD Kota Ambon yang berlangsung di Ruang Rapat Baileo Rakyat, Belakang Soya, Selasa (19/5).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, menjelaskan bahwa aktivitas yang menjadi kewenangan Dishub di pelabuhan masih terbatas sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Wali Kota, sumber pendapatan di kawasan pelabuhan hanya meliputi jasa tambat kapal di bawah tujuh gross ton, jasa bongkar muat, serta fasilitas penitipan.
“Untuk penyewaan kepada pihak luar sampai saat ini belum ada. Bahkan kondisi lapangan yang sudah ditinjau bersama menunjukkan fasilitas yang ada belum memungkinkan untuk itu,” jelas Suitela.
Ia memaparkan, kontribusi PAD dari sektor pelabuhan terdiri dari kerja sama dengan Pelindo dan pengelolaan fasilitas MCK. Dari target pendapatan sebesar Rp902 juta, sebanyak Rp725 juta dan Rp145 juta berasal dari kerja sama dengan Pelindo, sedangkan Rp182 juta dari pihak ketiga terkait pengelolaan MCK.
Dishub juga mencatat rata-rata enam hingga tujuh kapal bersandar setiap hari di pelabuhan. Mayoritas kapal tersebut berukuran di bawah tujuh GT dan dikenakan tarif tambat sebesar Rp150 ribu per hari.
“Kapal-kapal yang masuk umumnya membawa hasil bumi dan barang dagangan. Setelah bersandar, barang langsung dibongkar dan didistribusikan ke pasar,” ujarnya.
Terkait pengelolaan parkir, Suitela menegaskan bahwa Dishub hanya mengelola 27 ruas jalan sesuai SK Wali Kota Nomor 6937 Tahun 2025. Di luar itu terdapat kerja sama dengan Pelindo dan pihak terkait lainnya, namun tidak ada kerja sama resmi dengan pihak ketiga di luar ketentuan tersebut.
Dishub juga tengah menyiapkan sistem digitalisasi parkir. Saat ini, pengembangan aplikasi dilakukan bersama penyedia layanan secara gratis, termasuk penyediaan perangkat dan pelatihan petugas.
“Proses digitalisasi sementara berjalan. Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan aplikasi untuk parkir di tepi jalan umum,” katanya.
Selain itu, Dishub sedang menyusun regulasi parkir insidental melalui SK Wali Kota dan Perwali guna mendukung pengelolaan parkir pada berbagai kegiatan atau event di Kota Ambon.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perikanan Kota Ambon, Victor Peilouw, yang mewakili Kepala Dinas, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada dua objek pendapatan utama, termasuk pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengembangan fasilitas cold storage.
Ia mengakui sarana pendukung di TPI masih membutuhkan banyak perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kami sedang menyiapkan mekanisme non tunai bersama BPDM. Setelah itu, kami akan bertemu seluruh wajib retribusi dan pemilik kapal untuk mendorong sistem pembayaran berbasis top up,” ujarnya.
Terkait pengelolaan cold storage, Dinas Perikanan mempertimbangkan skema kerja sama dengan pihak ketiga dengan tetap memperhitungkan biaya operasional yang cukup tinggi.
“Cold storage ini dibangun lengkap dengan seluruh fasilitasnya. Namun biaya listrik saja bisa mencapai minimal Rp100 juta per bulan. Karena itu, perhitungan tarif dan pola pengelolaan harus matang,” jelasnya.
Victor menambahkan, keberadaan cold storage diharapkan menjadi instrumen pengendalian stabilitas harga ikan di Kota Ambon.
Di sisi lain, Dinas Perikanan juga mendorong penguatan sistem kanalisasi distribusi ikan melalui pembangunan TPI secara bertahap di sejumlah titik strategis
Tahun ini, pemerintah akan membangun satu TPI di wilayah Nusaniwe untuk mengatur arus distribusi hasil tangkapan nelayan sebelum masuk ke pasar maupun unit pengolahan ikan.
“Semua ikan nantinya diarahkan masuk melalui pintu TPI. Ini dilakukan bertahap karena kondisi geografis Ambon berbeda dengan daerah lain,” katanya.
Tahun depan, pembangunan TPI direncanakan berlanjut di wilayah Kikos, sementara pengembangan kawasan perikanan lainnya juga tengah disiapkan bersama pemerintah pusat.
Untuk memotong mata rantai distribusi dan menjaga kualitas hasil tangkapan, Dinas Perikanan tahun ini juga mengadakan satu unit mobil berpendingin.
“Dengan mobil pendingin, mutu ikan tetap terjaga dan biaya distribusi dapat ditekan. Ke depan kami dorong penambahan armada agar pendapatan sektor TPI terus meningkat,” tandasnya.(LM01)
