Ambon,LensoMerah.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Ambon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon terkait Pemilihan Mitra Kerja Sama Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2026, yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Ambon, Selasa (3/2), menyisakan sejumlah catatan kritis dari wakil rakyat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Fembri Tuanakotta, dalam forum tersebut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan karena telah melaksanakan proses pelelangan parkir. Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti pada tahapan administratif semata, melainkan harus dibuka secara transparan dan akuntabel kepada DPRD.
“Pertama, kami apresiasi karena proses pelelangan parkir sudah ditetapkan dan berjalan. Tapi yang kedua, ini yang penting, apakah bisa kita menghadirkan panitia pelaksana? Karena kalau hanya bicara dengan Pak Kadis tanpa panitia, ini menjadi tidak clear,” tegas Fembri.
Menurutnya, kehadiran panitia pelaksana mutlak diperlukan karena DPRD ingin membahas aspek teknis secara detail, terutama menyangkut mekanisme, kriteria, dan pengawasan kerja sama parkir.
“Kalau kita mau bicara teknis, panitia harus hadir. Bagaimana kita mau mendalami persoalan jika panitia tidak ada? Secara regulasi, panitia juga wajib menyampaikan proses ini ke DPRD, khususnya Komisi III. Itu aturan,” katanya.
Fembri juga menekankan bahwa isu perparkiran telah menjadi persoalan serius dan keresahan masyarakat Kota Ambon dalam dua tahun terakhir, sehingga DPRD berkepentingan memastikan tata kelola parkir dilakukan secara profesional dan berpihak pada kepentingan publik.
“Perlu saya tegaskan, sejak awal ini menjadi perhatian bersama karena keresahan masyarakat soal parkir. Dalam dua tahun terakhir, parkir ini menjadi masalah serius di Kota Ambon,” ujarnya.
Ia menolak anggapan bahwa DPRD memiliki kepentingan tertentu dalam pengelolaan parkir, sebaliknya menegaskan bahwa kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan publik.
“Kalau bicara parkir, kami di DPRD tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan kita adalah kepentingan bersama. Karena itu, panitia harus hadir supaya kita bisa mendengar secara jelas dan spesifik penjelasan dari mereka,” tandas Fembri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ketua Panitia Pelaksana disebabkan karena yang bersangkutan sedang berada di luar daerah.
“Saya hadir bersama anggota panitia lainnya. Ketua panitia sementara berada di luar daerah. Tim panitia ini berjumlah lima orang,” jelas Yan di hadapan Ketua dan jajaran Komisi III DPRD Kota Ambon.
Meski demikian, Komisi III DPRD Kota Ambon menegaskan pentingnya kehadiran lengkap panitia pelaksana pada pertemuan selanjutnya, guna memastikan proses pemilihan mitra parkir berjalan transparan, akuntabel, serta mampu menjawab persoalan perparkiran yang selama ini dikeluhkan masyarakat.(LM01)
