Ambon,LensoMerah.com– Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far-far, membantah keras adanya intervensi DPRD dalam proses lelang tender pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon.
Bantahan tersebut disampaikan Far-far menyusul beredarnya rumor yang menuding dirinya bersama sejumlah anggota DPRD memback up CV Afif Mandiri hingga ditetapkan sebagai pemenang tender.
“Ada rumor yang menyebutkan adanya indikasi saya menerima sesuatu dan lain sebagainya. Padahal selama saya menjabat sebagai Ketua Komisi III, saya belum pernah sekalipun bertemu dengan CV Afif Mandiri. Kami hanya bertemu satu kali dalam rapat resmi terkait pelaksanaan parkir tahun 2025. Di luar itu tidak ada pertemuan formal maupun informal,” tegas Far-far kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/2).
Ia menegaskan, secara kewenangan DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pemilihan mitra kerja sama, sementara seluruh tahapan seleksi dan penetapan pemenang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon melalui perangkat daerah terkait.
“DPRD tidak punya kewenangan menentukan siapa yang menang. Itu murni kewenangan pemerintah kota. Kami hanya mengawasi agar prosesnya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Far-far bahkan memberikan jaminan penuh bahwa tidak ada campur tangan DPRD dalam proses tersebut.
“Dalam proses ini, saya selaku Ketua Komisi III menjamin seribu persen tidak ada intervensi, tidak ada titipan, atau kepentingan apa pun. Kalau tidak ada intervensi, berarti tim seleksi bekerja secara objektif,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa DPRD sejak awal telah menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, terutama terkait tahapan administrasi dan hasil seleksi. Namun, hal tersebut dinilai belum dilakukan secara maksimal oleh pihak eksekutif.
“Sejak awal kami menekankan bahwa proses pentahapan administrasi harus dipublikasikan, hasilnya juga harus dipublikasikan supaya transparan dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tandasnya.
Politisi Partai Perindo Kota Ambon itu juga menegaskan bahwa tudingan keterlibatan oknum DPRD dalam intervensi pemilihan mitra parkir harus disertai bukti yang jelas agar tidak menjadi fitnah.
“Kalau ada oknum DPRD yang terlibat, silakan buktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, itu namanya fitnah,” pungkas Far-far.(LM01)
