Ambon,LensoMerah.com- Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan bahwa DPRD tidak terlibat dan tidak melakukan intervensi apa pun dalam proses seleksi dan penetapan mitra pihak ketiga pengelola parkir di Kota Ambon. Penegasan ini disampaikan menanggapi polemik dan dugaan praktik kongkalikong dalam lelang pengelolaan parkir yang kini menjadi sorotan publik.
Hal tersebut disampaikan Hary Putra Far-Far saat diwawancarai media LensoMerah.com,melalui WhatsApp, Senin (2/2).
Menurutnya, sesuai kewenangan, DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan setelah proses seleksi selesai, sementara seluruh tahapan seleksi mitra parkir murni dilakukan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan dan tim yang dibentuk secara internal.
“Perlu saya luruskan. Proses seleksi mitra parkir itu murni dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan dan tim yang dibentuk. Tidak ada keterlibatan DPRD atau Komisi III di dalam proses tersebut,” tegasnya.
Hary bahkan memberikan jaminan penuh bahwa selama proses seleksi berlangsung tidak ada intervensi, titipan, maupun tekanan dari pihak DPRD.
“Saya sebagai Ketua Komisi III garansi 1000 persen tidak ada intervensi dari satu orang pun anggota DPRD. Itu berarti tim bekerja secara objektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ada pihak yang mempertanyakan hasil seleksi, termasuk alasan kemenangan salah satu peserta, maka konfirmasi harus ditujukan langsung kepada tim seleksi, bukan kepada DPRD.
“Kenapa A menang, soal persyaratan dan mekanisme, itu bukan di DPRD. Silakan tanya ke tim yang melaksanakan seleksi,” katanya.
Namun demikian, Hary menilai Pemerintah Kota Ambon tetap memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab kegelisahan publik melalui transparansi dan publikasi terbuka terhadap seluruh tahapan seleksi.
“Kami dari awal menekankan bahwa proses administrasi dan hasil seleksi harus dipublikasi. Itu penting supaya transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai DPRD menjadi pihak yang diseret-seret namanya, padahal tidak terlibat dalam proses teknis seleksi.
“Jangan sampai kita tidak terlibat apa-apa, tapi akhirnya nama DPRD yang dibawa-bawa. Padahal ini kewenangan pemerintah kota,” tegas Hary.
Terkait tudingan adanya oknum yang bermain, ia menegaskan bahwa semua tuduhan harus dibuktikan secara hukum.
“Kalau ada oknum yang terlibat, silakan buktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, itu fitnah,” katanya.
Hary juga secara pribadi membantah keras tuduhan adanya kedekatan atau komunikasi dengan salah satu pihak pemenang lelang.
“Saya pastikan 1000 persen, saya belum pernah satu kali pun bertemu dengan pihak CV Afif Mandiri di luar forum resmi. Boleh dicek, boleh ditanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa satu-satunya pertemuan yang pernah terjadi hanyalah dalam rapat resmi DPRD terkait pelaksanaan parkir tahun 2025, tanpa adanya pertemuan formal maupun informal lainnya.
“Di luar itu tidak ada pertemuan apa pun. Clear,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hary menganggap berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya sebagai fitnah, dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum serta penilaian publik.
“Saya anggap itu fitnah. Mereka yang mendalilkan, mereka wajib membuktikan. Saya pribadi dirugikan oleh isu-isu seperti ini,” pungkasnya.(LM01)
