Ambon,LensoMerah.com– Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries Gaspersz, menegaskan bahwa sistem kerja dan pembayaran tenaga harian lepas (THL) pada sektor pertamanan tidak bisa disamakan dengan sektor persampahan. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/2), menanggapi keluhan sejumlah buruh taman di Pattimura Park.
Menurut Apries, pekerjaan persampahan harus dilakukan setiap hari karena jika sampah tidak disapu atau diangkut sehari saja, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dapat menimbulkan persoalan serius di kota.
“Kalau satu hari saja sampah tidak disapu, itu langsung jadi masalah. Tapi kalau satu hari rumput tidak dicabut di pinggir jalan, tidak ada dampaknya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan teknis kebutuhan pekerjaan, buruh pertamanan hanya dibutuhkan selama 19 hari kerja dalam satu bulan, khusus untuk kegiatan pencabutan rumput. Oleh karena itu, pembayaran upah dilakukan sesuai hari kerja efektif, bukan dihitung dari tanggal 1 sampai 30 setiap bulan.
“Mereka tenaga harian lepas. Jadi dibayar sesuai kebutuhan pekerjaan. Kita butuh 19 hari, maka dibayar 19 hari. Bukan berarti kerja satu bulan penuh,” jelas Apries.
Apries menilai, jika pekerjaan pencabutan rumput dilakukan setiap hari tanpa perhitungan, justru menjadi tidak masuk akal.
“Hari ini dicabut, besok rumput belum tumbuh. Kalau dipaksakan kerja full, itu tidak efisien. Coba dipikir, masuk akal atau tidak?” katanya.
Ia juga menegaskan perbedaan mendasar antara sektor pertamanan dan persampahan. Sampah, kata dia, selalu ada setiap hari, sementara pertumbuhan rumput membutuhkan waktu.
“Kalau sampah tidak disapu hari ini, besok sudah menumpuk. Tapi rumput dicabut hari ini, dua minggu lagi baru tumbuh. Jadi jangan disamakan,” ujarnya.
Terkait keluhan yang disampaikan buruh taman ke media, Apries mengaku sangat menyayangkan sikap tersebut.
“Mereka kerja di DLHP, tapi mengadu ke wartawan. Itu yang saya paling tidak suka. Dinas ini ada untuk mengatur, bukan diatur,” tegasnya.
Ia menilai, sebagian tenaga THL sudah terlalu lama berada dalam zona nyaman sehingga menolak ketika sistem kerja mulai ditata kembali.
“Kalau tidak senang dengan kebijakan sekarang, lebih baik kembali ke sistem lama. Jangan bandingkan zaman wali kota sebelumnya dengan sekarang. Kepemimpinan beda, kebijakan juga beda,” katanya.
Apries juga menjelaskan kondisi di Pattimura Park, yang menjadi titik keluhan. Di lokasi tersebut, terdapat 12 orang petugas, yang dibagi dalam sistem piket harian.
“Satu hari 4 orang. Dari dulu begitu. Tidak mungkin 12 orang setiap hari hanya untuk sapu taman, padahal daun tidak banyak,” jelasnya.
Ia menambahkan, tugas utama buruh taman adalah mencabut rumput, bukan menyapu jalan.
“Kalau mereka menyapu, siapa yang suruh? Tugas mereka itu cabut rumput, bukan sapu jalan,” tegasnya.
Untuk upah, Apries menyebutkan bahwa tenaga cabut rumput dibayar sekitar Rp30 ribu per hari, sementara pekerjaan potong rumput sebagian besar sudah ditangani oleh pegawai P3K.
“Intinya, pembayaran 19 hari itu berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Silakan mereka komplain, tapi aturan tetap aturan,” pungkasnya.(LM01)
