Ambon,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon merekomendasikan penertiban terhadap lapak-lapak baru yang dibangun di kawasan yang diperuntukkan bagi lalu lintas di sekitar Pasar Mardika. Keberadaan lapak tersebut dinilai melanggar aturan tata ruang dan berpotensi memperparah kemacetan di pusat aktivitas ekonomi Kota Ambon.
Rekomendasi tersebut disampaikan setelah DPRD melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah kecamatan, pemerintah negeri, serta pihak pengembang terkait pembangunan lapak baru di kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, menegaskan Pemerintah Kota Ambon harus segera mengambil langkah tegas terhadap setiap aktivitas yang memanfaatkan badan jalan atau ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Prinsipnya, setiap aktivitas di badan jalan yang melanggar aturan lalu lintas maupun tata ruang harus ditindak oleh pemerintah kota,” tegas Tamaela kepada wartawan, Senin (15/6).
Menurutnya, munculnya lapak-lapak baru di area yang seharusnya digunakan untuk kelancaran lalu lintas berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama kemacetan dan semrawutnya penataan kawasan pasar yang saat ini tengah dibenahi.
Meski demikian, DPRD meminta proses penertiban tetap memperhatikan nasib para pedagang. Tercatat sekitar 37 hingga 38 pedagang direncanakan menempati lokasi tersebut sehingga diperlukan solusi yang tidak merugikan pedagang maupun masyarakat pengguna jalan.
Tamaela menjelaskan, penyediaan lokasi relokasi bagi pedagang yang terdampak pembangunan Pasar Mardika maupun proyek Water Front City merupakan tanggung jawab pihak pengembang. Sejumlah lokasi alternatif disebut telah disiapkan, mulai dari area ruko, kawasan parkir terminal hingga sejumlah lorong di sekitar kawasan pasar.
Karena itu, DPRD mendesak Pemerintah Kota Ambon dan pihak pengembang segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum memicu polemik baru di tengah masyarakat.
“Sikap kami jelas, kami merekomendasikan penertiban. Namun jika ada solusi yang lebih baik, tentu bisa dibahas bersama tanpa mengabaikan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu berharap langkah cepat pemerintah dapat mengembalikan fungsi jalan, mengurangi potensi kemacetan, sekaligus memastikan proses penataan Pasar Mardika berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat. (LM01)
