Ambon, LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Pemerintah Kota Ambon dalam rapat paripurna di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (29/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, didampingi Wakil Ketua Gerald Mailoa, Hadir pula Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Wali Kota Ely Toisutta, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Ambon.
Dalam pidato pengantarnya, Wali Kota Bodewin Wattimena menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan landasan awal penyusunan APBD 2027 yang akan dibahas bersama DPRD. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pemerintah Kota Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen pada tahun 2027.
“Untuk mencapainya, pemerintah akan memperkuat konsumsi rumah tangga, memperluas investasi melalui kemudahan perizinan, serta mengoptimalkan sektor pariwisata dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah,” ujar Wattimena.
Di sisi pendapatan, Pemkot Ambon memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp1,134 triliun, atau meningkat sekitar 0,73 persen dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp247,56 miliar.
Menurut Wattimena, ruang fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan karena besaran pendapatan, khususnya dana transfer, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kita akui bersama ruang fiskal daerah masih terbatas karena besaran pendapatan, khususnya dana transfer, tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 dianggarkan sebesar Rp1,078 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi APBD Tahun Anggaran 2026.
Adapun pembiayaan daerah direncanakan mengalami defisit sebesar Rp55,25 miliar. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk penyertaan modal daerah serta pembayaran kewajiban utang yang jatuh tempo.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan antara DPRD Kota Ambon dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).(LM01)
