Ambon,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon mulai menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, usai memimpin Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Ambon, Selasa (9/6/2026), terkait penyerahan LHP BPK kepada masing-masing komisi di DPRD Kota Ambon.
Morits menjelaskan, rapat paripurna internal tersebut digelar sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan DPRD untuk menyerahkan hasil pemeriksaan BPK kepada alat kelengkapan dewan guna dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Hari ini kami melaksanakan rapat paripurna internal dalam rangka penyampaian hasil LHP BPK. Secara kelembagaan, tugas dan kewenangan pimpinan DPRD adalah menyerahkan hasil tersebut kepada komisi-komisi untuk dibahas, atau nantinya dapat dibentuk panitia khusus sesuai kebutuhan,” kata Morits.
Ia mengaku bersyukur atas capaian Pemerintah Kota Ambon yang berhasil memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2025.
Menurutnya, raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Kota Ambon dan DPRD dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Apresiasi juga kami berikan kepada Pemerintah Kota Ambon dan DPRD yang telah bekerja sama melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Morits menegaskan, capaian WTP menjadi sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan bagi Kota Ambon. Terlebih, pada tahun sebelumnya Pemerintah Kota Ambon masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Dari status WDP pada tahun sebelumnya, kini naik menjadi WTP. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi harus menjadi pemicu untuk terus melakukan pembenahan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
DPRD, lanjut Morits, akan segera membahas secara mendalam hasil pemeriksaan BPK tersebut dalam waktu dekat. Pembahasan dapat dilakukan melalui panitia khusus (Pansus) maupun Badan Anggaran (Banggar), sesuai mekanisme yang akan diputuskan pimpinan DPRD.
“Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan kami akan membahas LHP BPK untuk menghasilkan rekomendasi yang nantinya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kota Ambon,” katanya.
Selain membahas LHP BPK, DPRD Kota Ambon juga menggelar rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dewan selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026.
Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan program kerja, agenda pengawasan, serta berbagai tugas kelembagaan yang telah dijalankan oleh anggota DPRD.
Pada kesempatan yang sama, DPRD juga membahas agenda Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 yang telah disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) dan akan berlangsung hingga Agustus 2026.
“Kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada masa sidang sebelumnya dan menyiapkan langkah-langkah yang harus diprioritaskan pada masa sidang yang sedang berjalan. Semua itu bertujuan agar fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran dapat berjalan lebih maksimal,” jelas Morits.
Ia menambahkan, seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK akan menjadi perhatian serius DPRD dan Pemerintah Kota Ambon untuk ditindaklanjuti bersama.
“Apa yang menjadi atensi dan catatan dari BPK akan kami jadikan bahan perbaikan bersama. Tujuannya agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan menjadi semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.(LM01)
