Ambon,LensoMerah.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Tito Laturiuw, menyoroti nasib puluhan guru honorer yang hingga kini masih mengajar namun terancam tidak memiliki kepastian status dan penganggaran. Hal ini disampaikannya kepada media, Selasa (27/1/2026).
Laturiuw menjelaskan, secara nasional terdapat lebih dari 30 ribu guru honorer yang tidak terakomodasi dalam skema pengangkatan maupun pendataan terbaru. Kondisi tersebut berdampak langsung di daerah, termasuk Kota Ambon.
“Persoalannya bukan hanya soal dibayar atau tidak. Mereka ini bukan pegawai, tapi faktanya masih aktif mengajar. Lalu kita mau bayar pakai pos anggaran apa?” tegasnya.
Menurutnya, opsi mengalihkan guru honorer ke skema outsourcing tidak tepat. Outsourcing, kata dia, lazimnya diperuntukkan bagi tenaga pendukung seperti sopir, petugas kebersihan, atau keamanan, bukan untuk tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.
“Tenaga kependidikan tidak mungkin disamakan dengan outsourcing. Ini bukan soal belas kasihan, tapi soal kebutuhan riil dunia pendidikan,” ujar Laturiuw.
Ia mengungkapkan, dari 117 tenaga honorer yang diusulkan, tidak semuanya merupakan guru. Mereka tersebar di sejumlah OPD. Namun, yang menjadi perhatian serius Komisi II adalah sektor pendidikan dan kesehatan, karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
“Untuk OPD lain mungkin masih bisa dicarikan solusi melalui outsourcing. Tapi untuk guru dan tenaga kesehatan, ini tidak bisa disamakan,” katanya.
Laturiuw juga menyinggung persoalan pendataan yang dinilai belum optimal. Padahal, saat pemerintah pusat memberikan kuota sekitar 2.144 formasi, data yang dimiliki Pemkot Ambon saat itu hanya sekitar 1.800-an tenaga honorer. Bahkan setelah dilakukan rapat dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, masih terdapat kekurangan data sekitar 160 orang lebih.
“Ini jadi pelajaran penting. Semua tenaga honorer yang direkrut sekolah, meskipun digaji dari dana BOS, seharusnya tetap dilaporkan dan dicatat secara resmi di dinas terkait. Supaya ketika ada pengurusan seperti P3K, semuanya terangkum,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus di Ambon memiliki kekhususan karena sebagian guru tersebut merupakan hasil peralihan kewenangan dari provinsi, namun tempat pengabdian mereka berada di jenjang PAUD, SD hingga SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Perjanjian kerja sama antara Pemkot Ambon dan pihak terkait, kata Laturiuw, telah diselesaikan hingga Desember 2025.
“Sekarang kita bicara keberlanjutan di 2026. Badan Kepegawaian sudah bertemu Menpan, dan dijelaskan bahwa kondisi ini terkunci secara regulasi. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita menyelamatkan mereka?” ujarnya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Ambon berencana menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan OPD teknis, Dinas Pendidikan, serta kepala sekolah terkait guna mendapatkan gambaran riil jumlah guru yang terdampak dan opsi solusi yang memungkinkan, termasuk pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan.
“Kami ingin solusi yang adil dan realistis. Proses belajar mengajar tidak boleh berhenti, dan para guru juga tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian,” tutup Laturiuw(LM01)
