AMBON,LensoMerah.com-Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pajak dan Retribusi DPRD Kota Ambon mendorong seluruh transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah beralih dari tunai ke sistem elektronik mulai 2027.
Kesepakatan itu dibahas Panja bersama Bank Maluku dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengumpul pendapatan asli daerah (PAD) dalam rapat, Selasa (29/9).
Ketua Panja Pengawasan Pajak dan Retribusi DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, mengatakan seluruh OPD pengumpul PAD telah menyatakan kesanggupan menerapkan transaksi elektronik terhadap penerimaan pajak dan retribusi.
“Seluruh OPD bersepakat bersama Panja dan Bank Maluku bahwa seluruh pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak dan retribusi harus dilakukan secara elektronik di tahun depan. Itu sudah disanggupi oleh semua OPD,” kata Pormes kepada wartawan, Rabu (30/9).
Menurut Pormes, penerapan sistem elektronik membutuhkan persiapan sehingga tidak dapat dilakukan secara langsung. Bank Maluku dan OPD pengumpul akan melakukan konsolidasi, sosialisasi, sekaligus menyiapkan perangkat teknis.
Bank Maluku dijadwalkan mulai mendatangi sejumlah OPD pengumpul pada Kamis (1/10) untuk mempersiapkan perangkat transaksi elektronik.
“Bank Maluku akan turun ke dinas-dinas untuk menyiapkan seluruh perangkat teknisnya. Termasuk regulasi yang nantinya lahir dari kebijakan pengalihan transaksi tunai ke non-tunai,” ujarnya.
Selain mendorong digitalisasi pembayaran, Panja juga melakukan validasi data objek dan wajib pajak sebagai dasar penguatan PAD Kota Ambon.
Pormes mengatakan Panja memiliki data pembanding hasil pendataan langsung di desa dan kelurahan dengan melibatkan RT. Data tersebut akan dicocokkan dengan data yang dimiliki Pemkot Ambon melalui OPD pengumpul.
“Validasi data ini ada dua versi. Pertama, data yang selama ini ada di pemerintah daerah, khususnya OPD pengumpul, mengenai objek dan wajib pajak. Kedua, data versi Panja karena kami melakukan survei ke seluruh desa dan kelurahan melalui RT untuk mendata seluruh objek dan wajib pajak,” jelasnya.
Pendataan antara lain dilakukan dengan melihat jumlah kepala keluarga dalam satu RT untuk kebutuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Panja juga mengidentifikasi objek pajak lain, termasuk hotel dan restoran.
Data tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan dengan konsultan pajak profesional untuk diolah dan dicocokkan.
“Kita akan konsultasikan dengan konsultan pajak yang profesional untuk menggodok data ini, sehingga kita juga memiliki data versi Panja,” katanya.
Menurut Pormes, validasi data diperlukan agar proyeksi penerimaan dalam APBD 2027 dapat disusun berdasarkan potensi pajak dan retribusi yang lebih terukur.
Konsolidasi Bank Maluku dan OPD pengumpul ditargetkan berlangsung hingga 10 Oktober. Panja kemudian akan mengevaluasi hasilnya dan mendengarkan laporan Bank Maluku serta pimpinan OPD pada 12 Oktober.
Setelah perangkat tersedia dan sosialisasi berjalan, Panja akan menyusun rekomendasi akhir hasil pengawasan.
Rekomendasi tersebut mencakup validasi data objek dan wajib pajak, pengalihan transaksi pajak dan retribusi dari tunai ke non-tunai, serta penyusunan regulasi sebagai dasar penerapan transaksi elektronik.
“Kalau semuanya sudah tersosialisasi dan perangkatnya sudah dipasang, Panja sudah bisa memberikan rekomendasi hasil kerja,” ujar Pormes.
Ia mengatakan regulasi tersebut dapat berbentuk Peraturan Wali Kota maupun Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penerapan transaksi elektronik dalam penerimaan pajak dan retribusi.
Pormes berharap digitalisasi transaksi dan pembenahan basis data pajak dapat meningkatkan realisasi PAD Kota Ambon pada 2027.
“Semoga pendapatan kita naik. Pendapatan daerah yang kuat akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat, karena pemanfaatan pendapatan itu tercermin dalam belanja yang merupakan akselerasi pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan Kota Ambon,” pungkasnya.(LM01)
