Ambon, LensoMerah.com – Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Ambon mulai bergerak cepat membenahi sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penerapan transaksi pajak dan retribusi secara elektronik guna meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Ketua Panja DPRD Kota Ambon, Zet Pormes, mengatakan rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul PAD dan Bank Maluku Malut merupakan langkah awal untuk merealisasikan tiga agenda utama Panja dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
“Tiga fokus utama Panja yakni memvalidasi seluruh data objek pajak, wajib pajak, dan retribusi di Kota Ambon. Kedua, menyiapkan regulasi yang mendukung optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk Peraturan Daerah tentang transaksi elektronik. Ketiga, merekomendasikan perubahan sistem pembayaran pajak dan retribusi dari manual menjadi elektronik,” kata Pormes kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7).
Dalam rapat tersebut, Bank Maluku Malut mempresentasikan sistem pembayaran elektronik yang akan diterapkan pada seluruh OPD pengumpul PAD. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mempercepat proses pelayanan, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Ke depan seluruh transaksi akan dilakukan secara elektronik. Sistem ini bukan hanya bermanfaat untuk pendapatan daerah, tetapi juga dapat diterapkan pada belanja daerah sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Panja bersama Bank Maluku Malut dijadwalkan mulai Jumat (31/7) melakukan presentasi teknis di masing-masing OPD. Tahap awal akan difokuskan pada Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi dengan kontribusi PAD terbesar, kemudian dilanjutkan ke Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan OPD penghasil retribusi lainnya.
Menurut Pormes, langkah tersebut menjadi kebutuhan mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, daerah dituntut mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui inovasi dalam pengelolaan PAD.
“Tidak ada pilihan lain. Kita harus melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD. Salah satunya melalui validasi data dan penerapan sistem transaksi elektronik sehingga tidak lagi ada kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain digitalisasi transaksi, Panja juga tengah menyusun basis data terpadu seluruh objek pajak dan retribusi di Kota Ambon. Pendataan dilakukan hingga tingkat RT untuk memastikan seluruh wajib pajak dan objek retribusi terdata secara akurat.
“Data besar ini akan memuat 66 nomenklatur pajak dan retribusi beserta seluruh objeknya, mulai dari hotel, restoran, parkir, persampahan hingga sektor lainnya. Nantinya data ini akan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam mengoptimalkan penerimaan daerah,” jelasnya.
Pormes menegaskan Panja hanya menjalankan fungsi pengawasan, penyusunan regulasi, dan pemberian rekomendasi, sedangkan pelaksanaan kebijakan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon.
Ia juga mengungkapkan, sejak Panja dibentuk, realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.
“Target penerimaan pajak daerah tahun 2025 berhasil terealisasi lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan bahwa langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan mulai memberikan hasil positif bagi peningkatan PAD Kota Ambon,” pungkasnya.(LM01)
