Ambon, LensoMerah.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, mendesak Pemerintah Kota Ambon mempercepat proses penetapan dan pelantikan raja definitif di sembilan negeri adat yang hingga kini masih dipimpin pejabat sementara (Pjs). Menurutnya, kepemimpinan definitif sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan negeri adat berjalan efektif dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Mourits usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Ambon dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap persetujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7).
“Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan kerja tim yang telah diberikan mandat oleh Wali Kota. Sudah terlalu lama beberapa negeri dipimpin pejabat sementara, padahal statusnya adalah negeri adat yang membutuhkan kepemimpinan definitif,” kata Mourits.
Menurutnya, pejabat sementara memiliki kewenangan yang terbatas sehingga tidak dapat menjalankan seluruh fungsi pemerintahan secara optimal. Karena itu, percepatan penetapan raja definitif menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di sembilan negeri adat.
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD melalui Komisi I terus melakukan rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah maupun negeri-negeri adat yang masih menghadapi persoalan penetapan raja.
Namun demikian, Mourits menegaskan bahwa DPRD maupun Pemerintah Kota Ambon tidak dapat mengintervensi mekanisme adat yang menjadi syarat utama penetapan raja definitif.
“Sumbatan utamanya ada pada Saniri Negeri. Selama belum ada kesepakatan para pemangku kepentingan di negeri, proses penetapan tidak bisa dilanjutkan karena Peraturan Daerah mengamanatkan tahapan itu harus melalui Saniri Negeri. Pemerintah daerah juga tidak bisa mengintervensi,” tegasnya.
Ia mengimbau seluruh tokoh adat, Saniri Negeri, dan mata rumah parentah agar mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan demi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap semua pemangku kepentingan duduk bersama secara arif dan bijaksana tanpa mengabaikan pranata adat. Masyarakat di sembilan negeri sudah lama menantikan hadirnya raja definitif,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, DPRD akan segera memanggil Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Ambon bersama Tim Percepatan Penetapan Raja Definitif dalam rapat dengar pendapat.
Melalui forum tersebut, DPRD ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai berbagai kendala yang masih menghambat proses penetapan raja, sehingga dapat merumuskan rekomendasi sebagai solusi percepatan.
Mourits juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada aturan yang mengatur batas waktu penyelesaian proses penetapan raja definitif. Namun menurutnya, hal itu tidak boleh menjadi alasan sehingga sejumlah negeri terus dipimpin pejabat sementara selama bertahun-tahun.
Ia turut menyinggung Negeri Soya yang proses penetapan rajanya sempat dibatalkan setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan, sementara Pemerintah Kota Ambon perlu menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh untuk menindaklanjutinya.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengetahui apa saja kendala yang menyebabkan putusan tersebut belum dieksekusi. Dari situ DPRD dapat memberikan rekomendasi agar persoalan ini segera memperoleh solusi,” pungkasnya.(LM01)
