Ambon,LensoMerah.com – Kesabaran warga Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Bukit Hijau Urimessing (BHU), RT 007/RW 001, akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Ambon. Setelah delapan tahun hidup dengan berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan, keluhan warga kini resmi ditindaklanjuti oleh Komisi III DPRD Kota Ambon.
Meski Ketua Komisi III tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut, aspirasi warga diterima langsung oleh anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, yakni Lucky L. U. Nikijuluw, Swenly Hursepuny, dan Hadi Mairuhu.
Mewakili pimpinan komisi, Lucky Nikijuluw menegaskan seluruh keluhan warga telah diakomodir dan akan dibahas secara serius melalui forum resmi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kami telah mengakomodir semua persoalan yang disampaikan oleh warga RT 007/RW 001. Semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan perumahan MBR ini akan dipanggil. Baik itu Dinas Perkim, pengembang (developer), pihak pemerintah yang melakukan perikatan dengan warga, hingga Pemerintah Negeri Urimessing,” ujar Nikijuluw kepada wartawan usai menerima aspirasi warga di DPRD Kota Ambon, Kamis (4/6/2026).
Komisi III juga menyoroti lambannya penyelesaian persoalan yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. DPRD menilai tidak ada lagi alasan bagi pihak pengembang untuk menghindari tanggung jawab terhadap hak-hak warga yang hingga kini belum dipenuhi.
“Harapan kami, persoalan yang sudah cukup banyak sejak 2018, berarti hampir delapan tahun ini, bisa segera diselesaikan. Kami butuh tanggung jawab moral dari perusahaan terkait untuk mengeksekusi apa yang merupakan kewajiban mereka. Nanti kita akan perdalam di dalam rapat,” tegasnya.
Untuk membongkar akar persoalan dan mencari solusi konkret, DPRD Kota Ambon menjadwalkan rapat lintas sektor pada Senin mendatang. Seluruh pemangku kepentingan akan dipanggil dan dipertemukan dalam satu meja, di antaranya Pemerintah Negeri Urimessing, Bank BRI selaku penyalur kredit, pihak developer, serta perwakilan warga RT 007/RW 001.
“Kita ingin bertemu langsung agar tahu sebenarnya di mana kendala utama dari persoalan yang berlarut-larut ini. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat yang ada di dalam perumahan tersebut,” tandasnya.
Di sisi lain, warga mengaku sudah kehabisan kesabaran. Sejak proyek perumahan berjalan pada 2018 hingga memasuki pertengahan 2026, berbagai persoalan mendasar belum juga dituntaskan.
Mewakili warga, Bendahara Perangkat RT 007/RW 001 Perumahan Bukit Hijau Urimessing, Uci Soulisa, mengungkapkan selama bertahun-tahun warga hanya disuguhi janji tanpa realisasi.
“Kami dari 2018 sampai sekarang seperti dipingpong ke sana kemari. Kita sudah mendatangi berbagai instansi tetapi selalu mentok. Mau dari developer, pemerintah, maupun Bapak-Ibu Dewan selaku perwakilan kami, kami hanya ingin hasil akhir. Kami ingin bentuknya benar-benar seperti perumahan yang layak,” ujarnya.
Menurutnya, warga telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran, namun berbagai hak yang dijanjikan saat pembelian rumah tak kunjung diwujudkan.
“Berbagai fasilitas umum yang dijanjikan saat pembelian hingga kini belum terealisasi,” katanya.
Berdasarkan data warga, lebih dari 100 unit rumah telah dibangun di kawasan BHU. Namun sebagian besar belum dapat dihuni secara layak akibat minimnya sarana dan prasarana pendukung.
Sejumlah persoalan yang dikeluhkan warga antara lain krisis air bersih, belum tersedianya talud pengaman dan drainase yang memadai, kerusakan akses jalan, minimnya lampu penerangan jalan, ketiadaan tempat pembuangan sampah (TPS), hingga banyak rumah yang secara fisik telah selesai dibangun namun belum layak ditempati.
Warga berharap DPRD Kota Ambon tidak berhenti pada sebatas rapat dan pemanggilan pihak terkait, tetapi benar-benar mengawal penyelesaian persoalan hingga tuntas. Mereka menegaskan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi janji, melainkan tindakan nyata agar hak-hak masyarakat yang telah menunggu selama delapan tahun dapat segera dipenuhi.(LM01)
