Ambon, LensoMerah.com – Puluhan warga Perumahan Bukit Hijau Urimesing, Kota Ambon, mengadukan pihak pengembang kepada Komisi III DPRD Kota Ambon lantaran dinilai tidak memenuhi berbagai janji dan kewajiban sebagaimana yang ditawarkan saat pemasaran rumah.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Kota Ambon, Kamis (4/6), warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi fasilitas umum serta sarana dan prasarana di kawasan perumahan tersebut. Persoalan yang disoroti antara lain kondisi jalan lingkungan yang belum memadai, keterbatasan pasokan air bersih, minimnya fasilitas pendukung, hingga belum diterbitkannya sertifikat rumah meski sebagian warga telah melunasi pembayaran sejak beberapa tahun lalu.
Salah satu warga, Albert Latuperissa, mengaku banyak penghuni merasa kecewa karena kondisi yang mereka temukan jauh berbeda dengan janji yang disampaikan pengembang melalui brosur maupun materi promosi saat pemasaran.
“Kami membeli rumah karena percaya dengan janji dan fasilitas yang ditawarkan. Tetapi setelah menempati rumah, faktanya berbeda. Jalan belum layak, air bersih terbatas, dan berbagai fasilitas yang dijanjikan tidak terealisasi,” ungkap Albert.
Menurutnya, warga bahkan harus bergotong royong memperbaiki akses jalan secara swadaya karena kondisi jalan lingkungan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Ia menegaskan pengembang tidak seharusnya lepas tangan setelah menerima pembayaran dari konsumen.
“Developer menikmati keuntungan dari penjualan rumah, tetapi ketika warga menuntut haknya justru seolah dibiarkan. Kami hanya meminta hak yang dijanjikan sejak awal,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, sejumlah warga juga mengeluhkan belum diterimanya sertifikat kepemilikan rumah meski kewajiban pembayaran telah diselesaikan. Warga juga menyoroti pasokan air bersih yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan penghuni yang jumlahnya terus bertambah.
Sementara itu,ibu RT, Tresia, menyampaikan kekecewaannya karena pihak pengembang kembali tidak menghadiri rapat yang telah dijadwalkan bersama Komisi III DPRD Kota Ambon.
“Ini bukan pertama kali. Sudah beberapa kali pertemuan dibatalkan. Kami mempertanyakan keseriusan pengembang dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga,” ujarnya.
Menurut Tresia, DPRD menjadi harapan terakhir warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka setelah berbagai upaya mediasi yang dilakukan sebelumnya belum membuahkan hasil.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Upu Lattu Nikijuluw, meminta warga tetap bersabar karena DPRD akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan pihak pengembang guna memperoleh penjelasan langsung terkait berbagai persoalan yang dikeluhkan.
“Kami membutuhkan data yang lengkap. Berapa rumah yang sudah lunas, berapa yang belum menerima sertifikat, dan bagaimana tanggung jawab pengembang terhadap infrastruktur yang dijanjikan,” kata Upu.
Ia juga meminta warga mengumpulkan seluruh dokumen, perjanjian, serta bukti administrasi yang berkaitan dengan transaksi pembelian rumah sebagai dasar penguatan posisi hukum apabila persoalan tersebut berlanjut ke ranah hukum.
“Semua kewajiban pengembang harus dapat dibuktikan secara administrasi. Dokumen-dokumen ini penting sebagai pegangan warga,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Hadi Mairuhu, meminta warga menyiapkan data rinci mengenai jumlah rumah yang telah dihuni, rumah yang telah lunas, sertifikat yang belum diterbitkan, serta kondisi fasilitas umum seperti jalan, talud, drainase, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih.
“Data ini sangat penting agar saat rapat dengan pengembang nanti seluruh persoalan dapat dibahas secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewatkan,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi III lainnya, Swenly Hursepuny, menegaskan DPRD perlu mendengar penjelasan dari kedua belah pihak sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Kami sudah mendengar aspirasi warga. Selanjutnya kami akan memanggil pengembang agar dapat menjelaskan tanggung jawab dan kewajibannya. Setelah itu baru kita duduk bersama mencari solusi terbaik,” katanya.
Komisi III DPRD Kota Ambon berjanji akan terus mengawal persoalan tersebut hingga warga memperoleh kejelasan mengenai hak-hak mereka, termasuk penyelesaian infrastruktur lingkungan serta penerbitan sertifikat rumah yang hingga kini masih menjadi keluhan utama penghuni Perumahan Bukit Hijau Urimesing.(LM01)
