Ambon, LensoMerah.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama jajaran kembali berhasil menghadirkan penyelesaian perkara melalui pendekatan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) guna menciptakan perdamaian di tengah masyarakat.
Kali ini, permohonan penghentian penuntutan diajukan oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, yang dikoordinasikan Kejati Maluku melalui sarana Video Conference bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI, Senin (25/5/2026).
Pengajuan permohonan tersebut dipimpin langsung Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, SH., MH, didampingi Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar, SH., MH, Plt Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Amri Kurniawan, SH., MH, Kajari Maluku Tengah Herbeth P. Hutapea, SH., MH, Kajari Maluku Barat Daya Efrivel, SH., MH, beserta jajaran terkait.
Adapun dua perkara yang diajukan untuk penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif yakni:
Perkara dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah atas nama tersangka BL alias Cokro, yang disangkakan melanggar Pasal 521 ayat (1) KUHP.
Perkara dari Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya atas nama tersangka GSB alias Viona alias Ona, yang disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (1) KUHP.
Pengajuan penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya pemulihan hubungan sosial demi menjaga stabilitas dan keharmonisan antara korban, tersangka, serta keluarga kedua belah pihak.
Selain itu, kedua tersangka diketahui baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1). Persyaratan lain juga telah terpenuhi sesuai Pasal 5 ayat (6) huruf a, b, dan c, yakni adanya penggantian biaya pengobatan akibat tindak pidana, tercapainya kesepakatan damai antara korban dan tersangka, serta adanya respons positif dari keluarga dan masyarakat.
Berdasarkan hasil ekspose perkara, Tim Restorative Justice Kejaksaan Agung RI yang dipimpin Direktur A pada JAM Pidum Kejaksaan Agung RI, Dr. Hari Wibowo, SH., MH, menyetujui penghentian penanganan kedua perkara tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.
Kegiatan ini turut diikuti secara virtual oleh para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum se-Maluku dari wilayah hukum masing-masing.
Keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat. (LM01)
