Ambon, LensoMerah.com – Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar kegiatan Kampanye Anti Korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum bertema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi para aparatur desa di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat (22/5/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Camat Teluk Ambon bersama para Kepala Pemerintahan Desa/Negeri se-Kecamatan Teluk Ambon sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Tim Kejaksaan Tinggi Maluku yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Kasi Penerangan Hukum dan Humas, Ardy, S.H., M.H., bersama dua narasumber, Michel Gasperz, S.H., M.H. dan Mourits Palijama, S.H., M.H. Kehadiran tim diterima langsung oleh Plt. Camat Teluk Ambon, Idrus Buamona, S.STP., M.I.Kom.
Dalam sambutannya, Idrus Buamona menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut di wilayahnya. Menurutnya, edukasi hukum sangat penting bagi para kepala pemerintahan desa beserta perangkatnya agar mampu mengelola keuangan desa secara tepat dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan.
Ia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mendukung penuh kegiatan tersebut karena sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Ambon dalam mendorong pembangunan desa yang lebih baik.
“Kegiatan ini sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada para aparatur desa agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran, sehingga ke depan pembangunan desa di Kota Ambon akan menjadi lebih baik,” ujar Idrus.
Sementara itu, Ardy yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan terima kasih kepada Camat Teluk Ambon beserta seluruh perangkat desa yang telah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, kampanye anti korupsi ini menjadi langkah preventif untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan dan peruntukannya.
“Melalui kegiatan Kampanye Anti Korupsi ini, kami berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai peruntukkannya. Hukum bersifat memaksa, maka jangan ada lagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menghambat pembangunan di tingkat desa,” tegas Ardy.
Melalui penyuluhan dan penerangan hukum yang disampaikan para narasumber, diharapkan para aparatur pemerintah desa semakin memahami regulasi terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.(LM01)
