AMBON,LensoMerah.com – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan seorang tersangka baru berinisial MM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.
Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada Senin (31/8/2026).
MM diketahui merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku periode 2020 hingga 2021.
Penetapan MM sebagai tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh hasil pemeriksaan serta sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-08/Q.1/Fd.2/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menemukan sejumlah fakta terkait perbuatan tersangka yang diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
MM diduga tidak menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih sebelum menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
Selain itu, tersangka juga diduga memerintahkan atau mengarahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan dana yang tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan.
Penyidik juga menduga MM tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan terkait ikatan maupun perjanjian pengadaan barang dan jasa.
Sebagai Pengguna Anggaran, tersangka juga diduga bertanggung jawab atas kebenaran material serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
Selain itu, MM diduga tidak menetapkan perencanaan pengadaan dengan benar serta tidak melakukan langkah pencegahan terhadap terjadinya kebocoran anggaran.
Dalam perkara tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor PE.03.03/SR/SP-1079/PW25/5/2026 tanggal 17 Juni 2026, nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp3.833.908.869,11.
MM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan penyertaan dalam KUHP.
Selain itu, tersangka juga disangkakan secara subsidiair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan pidana terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, MM langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 31 Agustus 2026 hingga 19 September 2026.
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor PRINT-08/Q.1/Fd.2/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026.
Penahanan terhadap MM menambah daftar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku tersebut.(LM01)
