Ambon, LensoMerah.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali berhasil menuntaskan penanganan perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Persetujuan penghentian perkara tersebut diajukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) melalui video conference, Selasa (19/5/2026).
Mewakili Kepala Kejati Maluku, Wakil Kepala Kejati Maluku, Datuk Rosihan Anwar, SH, MH, menjelaskan perkara tersebut menjerat tersangka Moksen Rajim Madubun alias Ocen dengan sangkaan Pasal 466 Ayat (2) atau Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan.
Ia menyebut, tersangka Ocen merupakan mahasiswa semester enam pada salah satu universitas di Kota Ambon yang terlibat dalam perkelahian antar pemuda di kawasan Rumahtiga, Kota Ambon. Dalam insiden itu, korban bernama Datu Husen Letsoin mengalami luka akibat tindakan tersangka.
Dengan mempertimbangkan aspek pemulihan serta status pendidikan tersangka yang tengah menyusun skripsi, Kejaksaan Negeri Ambon di bawah pimpinan Kajari Ambon Riky Septa Tarigan bersama Tim Jaksa Fasilitator melakukan upaya perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak beserta keluarga.
Upaya tersebut membuahkan hasil setelah korban dan tersangka sepakat berdamai.
“Kedua belah pihak telah berdamai. Tersangka menyesali perbuatannya dan korban bersama keluarganya telah memberikan maaf. Karena itu, kami mengusulkan persetujuan Restorative Justice dalam perkara ini,” ujar Wakajati Maluku kepada Tim RJ JAM Pidum Kejaksaan Agung.
Menurutnya, pengajuan RJ ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.
Selain itu, syarat lain juga telah dipenuhi sebagaimana Pasal 5 ayat (6) huruf a, b, dan c, yakni adanya penggantian biaya pengobatan akibat tindak pidana, kesepakatan damai antara korban dan tersangka, serta dukungan positif dari keluarga dan masyarakat.
Berdasarkan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, Tim Restorative Justice Kejaksaan Agung yang dipimpin Direktur A pada JAM Pidum Kejagung, Dr. Hari Wibowo, SH, MH, menyetujui penghentian penanganan perkara tersebut. Persetujuan itu turut disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, MHum.
Kegiatan pengajuan Restorative Justice melalui video conference itu juga dihadiri Kajari Ambon, Plh Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Maluku Amri Kurniawan, SH, MH, jajaran Bidang Pidum Kejati Maluku, Plh Kasi Pidum Kejari Ambon, para Jaksa Fasilitator, serta para Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Pidum, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku dari wilayah hukum masing-masing.(LM01)
