AMBON,LensoMerah.com- DPRD Kota Ambon tancap gas membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis pada tahap I. Ketiga regulasi ini menyasar isu krusial, mulai dari perlindungan tenaga kerja lokal, pengelolaan lingkungan hidup, hingga penataan rumah kost.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Lucky Upulatu Nikijuluw, menegaskan bahwa Ranperda tenaga kerja lokal menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat Ambon mendapat prioritas dalam dunia kerja.
“Tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal dan pemerataan kesempatan kerja. Ini juga akan mengatur kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja,” tegasnya kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Kamis (2/4).
Ranperda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta regulasi terbaru tahun 2023, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian di tingkat kementerian.
Selain itu, DPRD juga tengah menggodok Ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi ini dinilai strategis dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim.
“Mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, hingga adaptasi perubahan iklim akan diatur. Ini juga menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah,” jelas Nikijuluw.
Ranperda inisiatif DPRD ini akan memuat inventarisasi lingkungan hidup secara menyeluruh, termasuk potensi sumber daya alam, pemanfaatan, pelestarian, hingga penegakan hukum lingkungan.
Sementara itu, Ranperda penyelenggaraan rumah kost turut menjadi perhatian serius. DPRD berupaya memperketat pengawasan melalui pengaturan perizinan, hak dan kewajiban pemilik serta penghuni, hingga larangan terhadap aktivitas negatif.
“Termasuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras di lingkungan kost,” ujarnya.
DPRD juga mendorong pendataan menyeluruh rumah kost di Kota Ambon yang selama ini dinilai belum tertata. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon akan dilibatkan sebagai mitra utama.
Sejumlah poin krusial yang diatur antara lain kewajiban dokumen perizinan, sertifikat hak milik, izin pemanfaatan tanah, hingga pendataan identitas penghuni. Bahkan, muncul usulan pemisahan rumah kost pria dan wanita guna mencegah pelanggaran.
Selain tiga ranperda tersebut, DPRD Kota Ambon juga membidik penyelesaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai agenda prioritas berikutnya.(LM01)
