Ambon,LensoMerah.com-Sejumlah pemerhati masyarakat dari Dusun Mahia mengadukan dugaan buruknya kinerja Kepala Dusun (Kadus) Mahia ke DPRD Kota Ambon. Persoalan yang disebut telah terjadi sejak 2024 itu kembali bergulir pada 2026.
Masyarakat Dusun Mahia mendesak Komisi I DPRD Kota Ambon untuk memfasilitasi dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Ambon agar Kadus Mahia diberhentikan.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (25/2) dengan menghadirkan tim pemerhati masyarakat Dusun Mahia, Saniri Negeri Urimessing, Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, serta pihak kecamatan.
Dalam rapat tersebut, tim pemerhati masyarakat menyampaikan 19 poin petisi yang pada intinya menyoroti dugaan ketidaktransparanan serta minimnya program dan kegiatan yang dirasakan masyarakat selama kepemimpinan Kadus saat ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Fadly Toisutta, menjelaskan bahwa persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan belum menemukan solusi meski telah diupayakan penyelesaiannya oleh Saniri Negeri Urimessing maupun pemerintah.
“Persoalannya sudah dari 2024 dan ada upaya penyelesaian yang dilakukan dari Saniri Urimessing maupun pemerintah, tapi tidak selesai. Persoalan yang kita lihat ini ada ketidaktransparanan, kemudian tidak ada kegiatan atau program yang dilakukan Kadus kepada masyarakat sehingga masyarakat menganggap Kadus ini seperti tidak ada,” ujarnya kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (25/2).
Meski demikian, Fadly menegaskan bahwa proses pemberhentian kepala dusun tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Harus ada mekanisme dan dasar hukum yang jelas karena proses pengangkatan Kadus juga dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Dalam petisi itu ending-nya memang harus diberhentikan, namun kita harus lihat berdasarkan aturan hukum, karena pentahapan pengangkatan Kadus ini juga berjalan sesuai mekanisme,” tandasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. DPRD dan Pemerintah Kota Ambon harus bergerak cepat melakukan mitigasi dan pencegahan agar masalah tidak berkembang menjadi konflik antar kelompok di dusun tersebut.
“Prinsipnya Komisi I, yang namanya kepentingan masyarakat kita tetap maju. Kita lebih baik memproteksi jangan sampai masalah ini merembet menjadi konflik di dusun tersebut,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, mendorong Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Urimessing dan Saniri untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan antara Kadus dan tim pemerhati masyarakat. Kedua, Komisi I akan melakukan evaluasi dan fungsi pengawasan guna memastikan apakah persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh kepala dusun atau tidak.
“Kalau memang tidak, Komisi I akan mengevaluasi melalui surat dan merekomendasikan kepada Pak Wali Kota untuk mengganti Kadus Mahia. Namun prinsipnya saat ini kita berikan ruang penyelesaian dulu,” pungkas Fadly.(LM01)
