Ambon,LensoMerah.com- Di tengah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menyoroti masih banyaknya potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Ambon. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah pajak penggunaan air tanah melalui pemasangan meter air.
Anggota DPRD Kota Ambon, Hadi Mairuhu, mengatakan objek pajak air tanah terbilang efektif dalam mendongkrak PAD, mengingat banyaknya developer perumahan dan pelaku usaha di Kota Ambon yang memanfaatkan air tanah untuk operasional maupun kebutuhan kawasan perumahan.
“Meter air tanah itu salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan daerah namun belum dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah. Kita tidak harus terpaku pada hasil pendapatan parkiran karena sudah stagnan. Meter air tanah atau PBB dan lainnya itu masih bisa kita tingkatkan,” ujar Mairuhu kepada wartawan di Ambon, Kamis (19/2).
Menurutnya, ketergantungan pada retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga membuat penerimaan daerah cenderung stagnan. Karena itu, Pemkot Ambon perlu melakukan diversifikasi sumber PAD dengan mengoptimalkan sektor-sektor lain yang lebih potensial dan berkelanjutan.
Hal senada sebelumnya disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon, Seth Pormes. Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah kawasan perumahan, penggunaan air tanah belum sepenuhnya menggunakan meter sebagai alat ukur resmi, melainkan masih memakai metode taksasi atau perkiraan.
“Contohnya di salah satu perumahan besar, dulu meter di sumur induk tidak dipasang, sehingga pembayaran ke Pemkot hanya berdasarkan taksasi. Padahal jika menggunakan meter, potensi pembayaran bisa jauh lebih besar. Sementara air tersebut juga digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan warga, bahkan pengelola tetap menagih biaya air dari warga,” jelas Pormes.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah karena lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan.
Atas dasar itu, DPRD membentuk Panja untuk membantu Pemerintah Kota Ambon dalam mengevaluasi serta memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah. Panja akan menyusun sejumlah rekomendasi strategis guna meningkatkan PAD pada tahun-tahun mendatang.
“Paling tidak harus transparan dan berbasis digitalisasi. Kita juga akan menggali ekstensifikasi pajak baru yang bisa dikelola. Lewat Panja, kita harapkan lahir regulasi-regulasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.
DPRD berharap langkah evaluasi dan pembenahan sistem ini dapat mendorong pengelolaan PAD yang lebih optimal, transparan, dan berkeadilan demi mendukung pembangunan Kota Ambon ke depan.(LM01)
