Ambon, Siwalima.id — Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, meninjau langsung lokasi longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Sabtu (9/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Bodewin memastikan satu unit rumah telah longsor dan jatuh ke bawah, sementara sejumlah bangunan lain masih berada dalam kondisi terancam akibat pergerakan tanah yang terus terjadi.
“Kita semua tentu menginginkan tempat tinggal yang aman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan diduga tidak mempertimbangkan aspek teknis secara memadai,” ujar Wattimena kepada wartawan usai tinjauan
Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan permukiman di kawasan lereng bukit karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan warga.
“Saya sangat tidak sepakat jika lereng dijadikan tempat tinggal. Kita harus berpikir jangka panjang, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini. Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” tegasnya.
Wattimena juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif memilih lokasi hunian dan memperhatikan aspek keamanan lingkungan sebelum membangun ataupun membeli rumah.
Menurutnya, tanggung jawab penuh atas kejadian tersebut berada pada pihak pengembang, terlebih kawasan perumahan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon.
“Kalau pengembang membangun dan belum menyerahkannya kepada pemerintah, maka semuanya masih menjadi tanggung jawab mereka. Ada kewajiban sosial yang harus dipenuhi terhadap perumahan yang telah dibangun,” katanya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon tetap mengambil langkah penanganan darurat bagi warga terdampak. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
“Penanganan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan bisa berlangsung hingga 14 hari ke depan. Kami akan memfasilitasi kebutuhan makan dan bantuan lain yang diperlukan warga,” jelasnya.
Selain merusak bangunan rumah, longsoran tanah juga menutup aliran sungai di sekitar lokasi akibat timbunan material tanah dan bebatuan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu banjir apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
“Tugas pemerintah di sini adalah segera membuka kembali aliran sungai tersebut agar lancar dan tidak menimbulkan bahaya bagi warga di sekitarnya,” ujarnya.
Bodewin turut menegaskan bahwa aturan terkait kawasan yang boleh dan tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan sebenarnya sudah diatur dengan jelas. Namun, di lapangan masih ditemukan pembangunan yang dilakukan tanpa prosedur dan izin resmi.
“Ketentuan perizinan sudah jelas. Masalahnya masih ada pembangunan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Karena itu saya mengajak ketua RT dan RW untuk ikut mengawasi. Segera laporkan jika ada kegiatan pembangunan tanpa izin, terutama di kawasan rawan longsor, agar tindakan penghentian bisa segera dilakukan,” pungkasnya.(LM01)
