Ambon,LensoMerah.com -Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menegaskan kewajiban ganti rugi atas kerusakan bangunan akibat longsor di kawasan BTN Gadihu Indah, Kecamatan Sirimau, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang, bukan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Frits kepada Wartawan usai meninjau langsung lokasi longsor pada Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, penentuan tanggung jawab harus melihat status legalitas bangunan, termasuk kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Ini tidak sesederhana itu. Pertama, apakah bangunan di sana sudah memiliki IMB? Kalau belum ada, maka pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi. Hal itu sepenuhnya menjadi kewajiban pengembang,” tegas Frits.
Ia menjelaskan, rumah-rumah di kawasan tersebut dibeli warga melalui sistem cicilan yang dalam perjanjiannya memuat tanggung jawab pengembang apabila terjadi kerusakan atau keruntuhan bangunan dalam kondisi tertentu.
Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga belum menerima penyerahan aset kawasan perumahan tersebut dari pihak pengembang, sehingga pemerintah belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan kembali.
“Wali Kota juga sudah menyampaikan bahwa kawasan itu belum diserahkan kepada pemerintah. Jadi seluruh tanggung jawab masih berada pada pengembang,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak longsor. Tercatat sebanyak 49 jiwa terdampak dalam peristiwa tersebut.
Frits mengatakan, BPBD bersama Dinas Sosial Kota Ambon dan Dinas Sosial Provinsi Maluku telah menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, kasur, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Bantuan tetap kami salurkan. Mulai tadi malam kami bersama Dinas Sosial Kota dan Provinsi memberikan makanan siap saji, kasur, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini akan berlangsung selama empat sampai lima hari ke depan, bahkan bisa diperpanjang hingga 14 hari apabila status siaga darurat ditetapkan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini status siaga darurat belum ditetapkan karena salah satu syarat utamanya adalah adanya pengungsi yang menempati lokasi penampungan resmi. Sementara warga terdampak memilih tinggal sementara di rumah keluarga dan kerabat.
“Warga memilih mengungsi di rumah keluarga masing-masing sehingga status siaga darurat belum ditetapkan,” ujarnya.
Frits menambahkan, langkah berikut yang akan dilakukan pemerintah adalah membersihkan material longsor guna memastikan kawasan tersebut aman dan tidak menimbulkan ancaman lanjutan bagi masyarakat sekitar.(LM01)
