Ambon,LensoMerah.com– Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (27/1). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian UHC mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,45 persen. Capaian ini melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.
Menurutnya, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan UHC, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk terdaftar sebagai peserta JKN serta memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat dapat terwujud,” tegasnya.
Ghufron menambahkan, pencapaian UHC juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, di mana Indonesia menempatkan UHC sebagai indikator utama target SDGs 3.8, yakni menjamin cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk.
Tak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, UHC juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC terbukti memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
“Pemanfaatan layanan kesehatan juga meningkat signifikan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai dua juta kunjungan per hari,” ungkap Ghufron.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital. Peserta JKN kini dapat mengakses layanan non-tatap muka melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (WhatsApp 08118165165), dan Care Center 165, termasuk antrean online dan fitur i-Care JKN yang memudahkan dokter melihat riwayat pelayanan peserta.
Penghargaan UHC Awards 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi dan komitmen daerah dalam menyukseskan Program JKN.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan fondasi untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai wujud gotong royong seluruh anak bangsa,” kata Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat UUD 1945.
“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit. Dengan masyarakat yang sehat, bangsa akan menjadi makmur, sejahtera, dan unggul,” ujarnya.
Cak Imin menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen pada tahun 2029, serta menegaskan bahwa tidak boleh ada daerah yang justru mengalami penurunan jumlah peserta aktif.
“Selain memperluas cakupan, pemerintah daerah harus terus mendorong peningkatan kualitas layanan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu A. Hakim, menyampaikan bahwa Provinsi Maluku dan 9 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku berhasil meraih UHC Awards 2026 karena telah mencapai bahkan melampaui target RPJMN, yakni 98 persen cakupan kepesertaan dan 80 persen tingkat keaktifan peserta.
Provinsi Maluku meraih UHC Award kategori Madya tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, yang diterima langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Selain itu, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya meraih penghargaan kategori Madya tingkat pemerintah kabupaten/kota. Sementara tujuh daerah lainnya, yakni Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual, meraih penghargaan kategori Pratama.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi daerah lain yang belum mencapai UHC, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang semakin sehat dan berkeadilan.(LM01)
