Ambon, LensoMerah.com – Dalam upaya meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Maluku Tengah, BPJS Kesehatan Cabang Ambon memperkuat kolaborasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
Kolaborasi tersebut dilakukan guna memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung peningkatan cakupan kepesertaan JKN, khususnya bagi segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk masyarakat miskin dan rentan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Yusuf Wailissa, menjelaskan PBI JK merupakan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil satu hingga lima.
“Reaktivasi kepesertaan dapat dilakukan bagi peserta yang dinonaktifkan kurang dari enam bulan dengan sejumlah persyaratan, yakni status kepesertaan nonaktif, hasil verifikasi yang menunjukkan peserta termasuk keluarga miskin atau rentan, serta berada dalam kondisi membutuhkan layanan kesehatan mendesak,” ujar Ruslan, Senin (2/3).
Menurutnya, proses pengajuan reaktivasi dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG dengan melampirkan surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan beserta dokumen pendukung lainnya.
Ruslan menambahkan, usulan kepesertaan baru dapat diajukan setiap tanggal 1 hingga 11 setiap bulan melalui aplikasi SIKS-NG oleh operator desa/kelurahan maupun Dinas Sosial.
“Selanjutnya dilakukan pengesahan melalui pengunggahan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada menu Musdes atau Muskel dalam aplikasi tersebut,” katanya.
Ia juga menginstruksikan operator aplikasi SIKS-NG di tingkat desa untuk rutin melakukan verifikasi dan validasi data. Desa yang belum memiliki akses aplikasi diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait tata cara pengusulan dan proses verifikasi data.
Sementara itu, perwakilan BPS Kabupaten Maluku Tengah, Herlin Venny Johannes, menegaskan penetapan peserta PBI JKN merupakan kewenangan Menteri Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Apabila data peserta PBI JKN telah disahkan oleh Kementerian Sosial, maka data tersebut diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk pengelolaan kepesertaan. BPJS Kesehatan tidak menetapkan desil maupun daftar peserta PBI JK, melainkan menindaklanjuti penetapan pemerintah,” jelas Herlin.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu, mengatakan peserta PBI JK berstatus nonaktif dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial dengan melampirkan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan.
“Usulan tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial, kemudian diproses oleh BPJS Kesehatan hingga status kepesertaan kembali aktif. Setelah aktif, peserta sudah dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan Program JKN,” ungkap Harbu.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan secara rutin melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa guna memastikan masyarakat memahami status kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, serta prosedur pelayanan kesehatan.
“Kami berharap sosialisasi yang menjangkau wilayah desa dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Program JKN,” tutup Harbu.(LM01)
