Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Hukum resmi melayangkan Laporan Polisi (LP) terkait beredarnya flyer di media sosial yang berisi seruan penangkapan dan pemenjaraan Wali Kota Ambon.
Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, kepada Media Center Pemkot Ambon, Rabu (28/1/2026), di Balai Kota Ambon.
Menurut Lekransy, kebebasan berpendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut memiliki batasan hukum, terutama jika kritik disampaikan dengan cara yang menyerang kehormatan dan martabat pribadi seseorang.
“Konstitusi menjamin hak warga negara untuk mengkritik kinerja atau kebijakan kepala daerah. Namun jika kritik disampaikan secara brutal dan menyerang pribadi, maka esensi kritik itu sendiri hilang karena tidak lagi berfokus pada substansi persoalan,” ujar Lekransy.
Ia menjelaskan, flyer yang beredar memuat opini terkait pungutan retribusi dan perizinan tambang galian golongan C atau yang kini dikenal sebagai Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam flyer tersebut disebutkan seolah-olah Pemkot Ambon memungut retribusi dari tambang yang diduga ilegal serta memberikan izin usaha pertambangan.
Lekransy menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bupati atau wali kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, termasuk galian C atau batuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai isi flyer tersebut telah mengarah pada tuduhan kriminal karena mengklaim Wali Kota Ambon melakukan kejahatan tanpa proses hukum dan tanpa bukti yang sah. Tuduhan tersebut, kata Lekransy, bersifat personal, destruktif, dan berpotensi menyesatkan publik.
Menurutnya, penyebaran flyer yang berisi ajakan melakukan tindakan hukum serta tuntutan pemenjaraan kepala daerah dengan dasar data yang tidak valid berpotensi mengandung unsur berita bohong, fitnah, serta penyerangan terhadap kehormatan seseorang. Selain itu, konten tersebut juga dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Atas dasar itu, hari ini Pemkot Ambon telah melayangkan Laporan Polisi ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease,” ungkapnya.
Lekransy mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu melalui media sosial atau platform digital memiliki konsekuensi hukum. Pelaku dapat dijerat Pasal 433 dan Pasal 434 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkot Ambon tetap terbuka terhadap kritik publik selama disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan melalui mekanisme demokrasi yang sah.
“Kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Namun harus disampaikan secara bertanggung jawab, legal, dan berbasis fakta,” tandas Lekransy yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon.(LM01)
