Ambon,LensoMerah.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memberikan klarifikasi sekaligus pemahaman publik terkait seruan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Januari 2026. Seruan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Mujahidin Buano dan Osama Rumbouw.
Kepala BPPRD Kota Ambon, Roy de Fretes, menegaskan bahwa terdapat kekeliruan mendasar dalam substansi tuntutan yang disampaikan dalam flyer seruan aksi yang beredar di media sosial.
“Hal pertama yang perlu dipahami adalah perbedaan antara pajak dan retribusi. Terkait tudingan yang disampaikan, Pemerintah Kota Ambon melalui BPPRD memungut pajak, bukan retribusi,” ujar Roy saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).
Roy menjelaskan bahwa pungutan terhadap aktivitas tambang Galian C—yang kini dikenal sebagai Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)—merupakan pajak yang dikenakan karena telah terjadi pemanfaatan material alam yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan.
“Meskipun izin belum dimiliki, selama sudah ada pemanfaatan material yang menimbulkan dampak lingkungan, maka aktivitas tersebut tetap menjadi objek pajak. Retribusi baru dikenakan apabila terdapat pemberian izin oleh pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Roy menyampaikan bahwa dasar hukum penarikan Pajak MBLB mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 39 hingga Pasal 43.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB, dengan tarif pajak sebesar 15 persen.
Roy juga menegaskan bahwa pengaitan Pemkot Ambon dengan persoalan perizinan pertambangan merupakan pemahaman yang keliru. Pasalnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan tidak berada pada pemerintah kota.
“Perizinan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Oleh karena itu, meskipun izin belum terbit, penagihan pajak tetap dilakukan karena aktivitas pemanfaatan material sudah berlangsung dan berdampak pada lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, Febby Mail, mengonfirmasi bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon.
“IUP saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan sebagian dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. DPMPTSP Kota Ambon tidak pernah menerbitkan IUP,” jelas Febby.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Jika izin belum ada, maka proses perizinannya harus dilakukan melalui Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, flyer seruan aksi yang beredar di media sosial memuat tuntutan agar Wali Kota Ambon ditangkap dan dipenjarakan dengan tudingan menerima retribusi dari tambang yang diduga ilegal. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah titik, di antaranya Kantor DPRD Kota Ambon, Kantor Wali Kota Ambon, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, serta Kejaksaan Tinggi Maluku.(LM01)
