Ambon,LensoMerah.com-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ada lokasi yang direkomendasikan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setelah dilakukan peninjauan lapangan pada 22 Oktober 2025.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonny Alexandra W. Latuputty, Kamis (26/2), menjelaskan bahwa peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan pada 29 Oktober 2025 dalam rangka mendukung program nasional tersebut.
“Tujuan peninjauan adalah untuk melihat aset milik Pemerintah Kota Ambon yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lahan perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah,” jelasnya.
Peninjauan lapangan melibatkan Dinas Perkim, Bidang Aset Pemerintah Kota Ambon, serta Tim Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan.
Dari lima lokasi awal yang diusulkan, hanya tiga lokasi yang dapat ditinjau langsung karena pertimbangan aksesibilitas, yakni:
TPU Air Besar, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau
Youth Creative Center, Desa Halong, Kecamatan Baguala
Lahan Reklamasi Tambat Labuh, Dusun Eri, Kecamatan Nusaniwe (sebelah PPI)
Namun berdasarkan hasil evaluasi lapangan, ketiga lokasi tersebut tidak direkomendasikan untuk pengembangan kawasan perumahan.
Di lokasi TPU Air Besar, luas lahan tercatat sekitar 50.000 meter persegi, dengan 7.253 meter persegi di antaranya masuk kawasan hutan lindung. Selain itu, peruntukannya telah ditetapkan sebagai tempat pemakaman umum.
Sementara itu, lahan Youth Creative Center seluas 26.516 meter persegi masih dalam proses penyelesaian akta pelepasan hak dan telah diperuntukkan bagi pembangunan gedung youth center serta fasilitas umum dan perkantoran.
Adapun lahan reklamasi tambat labuh di Dusun Eri berstatus belum bersertifikat dan dinilai tidak memenuhi syarat untuk pengembangan perumahan.
Dua lokasi lain yang semula diusulkan namun tidak dapat ditinjau langsung adalah Bumi Perkemahan Pramuka di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, serta TPU Nania di Desa Nania, Kecamatan Baguala.
Latuputty menjelaskan, kendala utama di kedua lokasi tersebut meliputi peruntukan lahan yang telah ditetapkan sebagai bumi perkemahan dan tempat pemakaman umum, status tanah yang belum bersertifikat (kecuali Tawiri), sebagian berada di kawasan hutan lindung, serta akses jalan yang cukup jauh dari jalan utama.
Untuk TPU Nania, misalnya, jaraknya sekitar 10 kilometer dari jalan utama sehingga dinilai kurang memenuhi aspek aksesibilitas bagi pengembangan kawasan perumahan. Sementara lokasi Bumi Perkemahan Pramuka berjarak sekitar 3–4 kilometer dari jalan utama dan tidak diperuntukkan bagi permukiman.
Terkait sinergi antarinstansi, Latuputty menegaskan bahwa koordinasi dilakukan secara bersama antara Dinas Perkim, Tim Pengelola Aset Daerah, dan Tim Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, serta Penghunian Perumahan Perkotaan melalui peninjauan lapangan bersama pada 22 Oktober 2025.
“Koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta kesesuaian peruntukan dan aspek legalitasnya,” ujarnya.
Meski belum ada lokasi yang direkomendasikan, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perkim tetap berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi lahan lain yang sesuai dengan ketentuan tata ruang, legalitas, serta aspek teknis guna mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah di Kota Ambon.(LM01)
