Ambon,LensoMerah.com-Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Buru. Penyerahan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Selasa (10/02).
Berdasarkan hasil penilaian, Kabupaten Buru memperoleh nilai keseluruhan 57,51 dan berada pada kategori Sedang atau “Cukup”. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat.
“Nilai hasil keseluruhan dari OPD lokus penilaian di Pemda Buru adalah 57,51 sehingga berada di kategori sedang tanpa maladministrasi,” jelas Hasan.
Ia menegaskan bahwa penilaian pelayanan publik bertujuan memberikan gambaran objektif atas kinerja penyelenggara pelayanan publik sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan komitmen serta langkah-langkah strategis untuk memenuhi standar pelayanan publik secara konsisten.
Hasan juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik guna meningkatkan pemahaman terkait maladministrasi, fungsi pengawasan Ombudsman, regulasi, konsep pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan yang baik dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan nilai Kabupaten Buru tahun ini disebabkan belum terpenuhinya sejumlah indikator pada tiga instansi lokus penilaian.
“Penurunan nilai karena beberapa indikator belum terpenuhi, di antaranya pengelolaan pengaduan yang belum terekap dan belum dipublikasikan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya pembuktian yang memadai, sehingga berdampak pada berkurangnya nilai penilaian,” ujarnya.
Menanggapi hasil tersebut, Wakil Bupati Buru, H. Sudarmo, menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku atas pelaksanaan penilaian yang dinilai memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku atas hasil penilaian yang disampaikan. Dengan ini kami mengetahui secara lebih jelas kondisi layanan yang ada, sehingga dapat melakukan perbaikan secara terarah dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru telah selesai ditetapkan dan dalam waktu dekat akan segera diundangkan. Dokumen tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
“RPJMD telah selesai ditetapkan dan akan segera diundangkan. Dokumen ini menjadi acuan utama kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ke depan sehingga dapat memenuhi standar pelayanan untuk masyarakat,” tutupnya.
Adapun hasil penilaian terhadap tiga instansi lokus penilaian adalah sebagai berikut:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: 62,59
Dinas Sosial: 55,41
Dinas Kesehatan: 54,54
Nilai akhir Kabupaten Buru adalah 57,51 dengan kategori “Cukup”.
Hasil ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Buru untuk memperkuat sistem pengelolaan layanan, khususnya dalam aspek pengaduan dan pemenuhan indikator standar pelayanan. Dengan komitmen perbaikan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyaraka(LM01)
