Ambon,LensoMerah.com- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Maluku menyerahkan hasil Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (10/02/2026). Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik di daerah.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, mengungkapkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kategori kualitas pelayanan sedang dan mengalami penurunan tipis dibandingkan periode penilaian sebelumnya.
“Penurunan nilai dari 74,61 pada tahun 2024 menjadi 61,63 di tahun 2025. Kondisi ini disebabkan masih terdapat aspek-aspek pelayanan publik yang harus dibenahi,” ujarnya.
Hasan menegaskan bahwa hasil opini tersebut merupakan rekam jejak kinerja penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian ini, lanjutnya, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen evaluasi objektif guna mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik yang berkelanjutan.
Ombudsman juga mendorong adanya perubahan dan penguatan tata laksana pemerintahan sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut. Setiap unit penyelenggara pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap proses, mekanisme, dan standar layanan yang dijalankan.
Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Maluku menekankan pentingnya memastikan seluruh layanan publik memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten. SOP dinilai sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian layanan, mencegah maladministrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Menanggapi hasil tersebut, Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas independen dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Menurutnya, hasil penilaian ini menjadi momentum refleksi sekaligus peluang perbaikan bagi pemerintah daerah. “Kami mengapresiasi kerja keras Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam mendorong Pemerintah Daerah Maluku Tenggara memenuhi standar pelayanan. Hasil ini tentunya akan menjadi acuan strategis bagi perbaikan kebijakan pelayanan publik di lingkup Maluku Tenggara,” jelasnya.
Adapun hasil penilaian pada tiga instansi lokus penilaian menunjukkan variasi capaian. Dinas Pendidikan memperoleh nilai 76,90, Dinas Sosial 70,60, sementara Dinas Kesehatan berada pada angka 37,39. Secara keseluruhan, nilai akhir Kabupaten Maluku Tenggara adalah 61,63 dengan kategori “Cukup”.
Hasil ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(LM01)
