AMBON,LensoMerah.com – Penguatan keselamatan wisata bahari di Kota Ambon membutuhkan sistem penjaga pantai atau lifeguard yang terstruktur, profesional dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ketua Balawista Indonesia, I Made Suparka, setelah pelaksanaan pelatihan lifeguard bersama École de Sauvetage Méditerranéenne (ESM) dari Marseille, Prancis, di Ambon,yang berlangsung di Pantai Natsepa, Negeri Suli Maluku Tengah,Selasa (15/9)
Menurut Suparka, keberadaan tenaga penjaga pantai tidak hanya penting untuk melakukan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di laut, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pencegahan untuk menjamin keamanan wisatawan.
Ia menjelaskan, organisasi penjaga pantai di Indonesia memiliki sejarah panjang. Balawista pertama kali berdiri di Bali pada 1972 sebagai respons terhadap tingginya kecelakaan dan korban tenggelam akibat gelombang maupun arus laut.
“Waktu itu Bali belum seperti sekarang. Karena tidak ada penjaga pantai, orang yang mandi terseret arus dan tidak ada yang menolong. Dari situ muncul kebutuhan terhadap lifeguard,” jelasnya.
Menurut Suparka, setelah sistem penjagaan pantai diterapkan, aktivitas wisata di sejumlah kawasan pantai Bali justru berkembang. Pemerintah daerah kemudian mulai terlibat dalam pembiayaan dan pengembangan sistem keselamatan tersebut.
Ia mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang kini memiliki sekitar 26 pos penjagaan pantai dengan sekitar 140 lifeguard. Operasional penjagaan pantai mendapat dukungan pemerintah daerah.
“Dari yang awalnya sukarela, selama enam tahun kami menjaga pantai setiap hari Minggu dan hari libur. Setelah itu pemerintah daerah mulai bekerja sama sehingga penjagaan dilakukan setiap hari,” katanya.
Pengalaman tersebut menjadi alasan Balawista terus mendorong pengembangan kapasitas lifeguard di berbagai daerah, termasuk Maluku.
Suparka mengatakan Balawista telah memberikan pelatihan di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara hingga Kalimantan. Ambon kini menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keselamatan wisata bahari.
Dalam pelatihan di Ambon, peserta terlebih dahulu dibekali kemampuan dasar berenang sebelum masuk pada teknik pertolongan di air.
“Basic untuk pertolongan di air adalah renang. Syukur banyak dari mereka yang renangnya sangat bagus. Setelah renang baru kita masuk ke pertolongan,” ujarnya.
Pelatihan yang dimulai sejak 12 September dilakukan secara bertahap. Peserta terlebih dahulu berlatih di kolam renang untuk membangun kemampuan dan kepercayaan diri sebelum diterjunkan langsung ke kawasan pantai.
Peserta juga dibekali kemampuan menghadapi korban yang panik, teknik penyelamatan di air hingga pertolongan pertama. Materi tersebut diberikan agar lifeguard tidak hanya mampu menyelamatkan korban, tetapi juga memahami langkah pencegahan kecelakaan.
“Dari pertama itu preventif atau pencegahan. Nanti akan ada bendera untuk menunjukkan kawasan yang boleh dan dilarang berenang. Setelah terjadi kecelakaan, baru dilakukan pertolongan,” jelasnya.
Suparka menegaskan, sistem lifeguard tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan individu. Pemerintah daerah harus terlibat dalam penyediaan fasilitas, peralatan, pelatihan hingga pembiayaan operasional.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Ambon menjadikan aspek keselamatan sebagai bagian penting dalam pengembangan pariwisata bahari.
“Harapan kita kepada pemerintah daerah mungkin membantu masyarakat. Di Badung, pelatihan menggunakan APBD. Sekarang juga ada Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pariwisata. Pandai-pandainya pemerintah daerah untuk mengajukan. Kalau tidak dapat, mungkin bisa menggunakan APBD sendiri,” katanya.
Menurutnya, dukungan anggaran dibutuhkan agar program lifeguard tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi sistem penjagaan pantai yang berjalan secara rutin.
Selain pelatihan, Balawista akan melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta untuk menentukan jenjang sertifikasi sesuai standar kompetensi.
Peserta yang memenuhi standar kemampuan berenang dan penyelamatan di air akan mendapatkan sertifikasi sesuai jenjangnya. Sementara peserta yang belum memenuhi standar akan diarahkan ke jenjang kompetensi lain, termasuk self rescue maupun kemampuan pertolongan dari darat.
Suparka menjelaskan, untuk jenjang lifeguard dengan kemampuan penyelamatan di air, peserta dituntut mampu berenang sejauh 400 meter dalam waktu delapan menit.
“Kalau tidak mampu 400 meter, mungkin mampu 200 meter dalam lima menit, masuk jenjang kedua. Kalau hanya mampu 100 meter, ada jenjang ketiga. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan kemampuan,” ujarnya.
Ia menilai sertifikasi penting agar setiap orang yang melakukan pertolongan di air memahami prosedur keselamatan dan tidak justru menjadi korban berikutnya.
“Kadang orang yang tidak tahu datang memberikan pertolongan, akhirnya dia ikut terbawa. Kita ajarkan bagaimana melakukan pertolongan dengan benar tanpa memukul atau membahayakan korban,” tegasnya.
Suparka berharap pelatihan di Ambon tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Program tersebut harus menjadi awal pembentukan tenaga lokal yang mampu menjalankan sistem keselamatan wisata bahari secara mandiri dan profesional.
“Harapan kita seluruh daerah di Indonesia ramai, tetapi keamanan tetap bisa terjaga. Itu yang kita harapkan ke depan,” tandasnya.(LM01)
