AMBON,LensoMerah.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon membantah tegas isu yang menyebut warga terdampak kekeringan harus membayar Rp150 ribu untuk mendapatkan bantuan air bersih.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Novita Berhitu, memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat yang benar-benar terdampak kekeringan diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
“Air bersih gratis. Tidak ada masyarakat yang dituntut membayar Rp150 ribu. Informasi bayar Rp150 ribu itu hoaks, jangan percaya. Itu tidak betul dan tidak ada sama sekali,” tegas Novita kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Selasa (15/9/2026).
Novita mengatakan, salah satu contoh penyaluran gratis dilakukan di kawasan Kayu Tiga. Sebanyak tujuh blok telah mendapat distribusi air bersih dari BPBD tanpa pungutan.
“Saya bawa naik di Kayu Tiga, tujuh blok, itu gratis. Tidak ada pungutan sama sekali. Petugas BPBD sampai ibu-ibu menyediakan petugas, minum teh, kemudian kami bawa naik ke Siwang juga gratis,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan air bersih diprioritaskan bagi warga yang benar-benar mengalami kekurangan air akibat kondisi kekeringan.
“Air bersih ini gratis, apalagi kepada masyarakat yang berada di daerah kekeringan,” katanya.
Namun, sebelum mendistribusikan bantuan, BPBD terlebih dahulu memastikan kondisi di lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan permintaan benar-benar berasal dari warga yang mengalami kekurangan air dan bukan untuk kepentingan pembelian air secara mandiri.
“Biasanya kalau masyarakat minta air, saya tanya dulu penyebabnya apa. Jangan sampai mereka memanfaatkan, karena biasa mereka mau beli air supaya dapat air tidak bayar, lalu mengambil air kita yang gratis,” jelasnya.
Jika masyarakat tinggal di wilayah yang mengalami kekurangan air, sementara pasokan tidak masuk atau sumber air tidak tersedia, BPBD akan menyalurkan bantuan.
“Kalau masyarakat tinggal di daerah kekurangan air, air tidak masuk sama sekali dan tidak berjalan, itu bisa kita bantu,” ujarnya.
Novita juga memastikan warga di sejumlah wilayah, termasuk Gunung Nona hingga Kilang, mendapatkan air secara gratis selama memenuhi kategori sebagai masyarakat terdampak kekeringan.
“Gunung Nona juga tidak bayar, gratis. Satu negeri Kilang pun tidak bayar, gratis,” tegasnya.
Novita menjelaskan, terdapat perbedaan antara bantuan air bersih untuk warga terdampak dengan permintaan air untuk kepentingan pembelian secara mandiri.
Untuk permintaan pembelian air, biaya bahan bakar kendaraan menjadi tanggung jawab pemohon.
“Kalau yang bayar itu masyarakat yang minta beli air, tapi mereka yang beli solar. Orangnya yang kasih uang,” katanya.
Ia mengungkapkan, kendaraan tangki BPBD merupakan kendaraan baru yang menggunakan bahan bakar Dexlite. Untuk mengisi tangki hingga penuh, kebutuhan bahan bakar dapat mencapai sekitar Rp2 juta.
Sementara itu, anggaran bahan bakar kendaraan tersebut tidak tercantum dalam DPA BPBD.
“Mobil ini kan baru, Dexlite itu. Kalau mobil tangki isi full sekitar Rp2 juta. Itu tidak masuk dalam DPA, tidak ada bahan bakarnya. Otomatis kita harus bayar pakai uang sendiri,” ungkapnya.
Karena itu, Novita menegaskan persoalan biaya bahan bakar tersebut tidak boleh disamakan dengan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.
BPBD juga tidak melayani permintaan air yang hanya berasal dari satu rumah. Permintaan harus mewakili kebutuhan beberapa warga yang mengalami kekurangan air.
“Air bersih ini ketika ada permintaan masyarakat, jadi tidak bisa hanya satu rumah. Harus beberapa warga yang meminta,” katanya.
Sejumlah wilayah yang telah mendapatkan pelayanan air bersih antara lain Kabung Cengkeh, Gadihu, Warasia, kawasan pengungsi Banda hingga Kilang.
“Kalau hanya satu warga tidak bisa, karena itu bukan yang terdampak. Masa orang kurang susah kita bikin susah mereka dengan meminta uang. Itu kan tidak mungkin,” tegasnya.
Novita menambahkan, jarak lokasi juga memengaruhi penggunaan bahan bakar kendaraan tangki. Semakin jauh lokasi distribusi, semakin besar kebutuhan bahan bakar.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi BPBD untuk memungut biaya dari warga yang memang terdampak kekeringan.
“Mobil tangki semakin cepat, bahan bakar cepat habis. Kebanyakan yang dilayani warga yang jauh seperti di Kilang. Tapi satu negeri Kilang itu pun tidak bayar, gratis,” ujarnya.
Novita mengatakan, BPBD Kota Ambon memiliki data terkait jumlah bantuan air bersih yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam merespons kondisi kekeringan yang disebut dipengaruhi fenomena El Nino.
“Saya punya data lengkap terkait air bersih gratis yang sudah berapa banyak tersalurkan ke masyarakat. Saya punya data lengkap karena faktor dari El Nino,” katanya.
Untuk memperkuat penanganan kekeringan sekaligus memastikan distribusi bantuan memiliki dasar administratif, BPBD juga telah menerbitkan SK Siaga Kebakaran Hutan dan Kekeringan.
“Dari situ saya bikin SK Siaga Kebakaran Hutan dan Kekeringan. Baru saja, supaya memperkuat saya kalau tiba-tiba masyarakat butuh air, harus ada SK,” jelasnya.
SK tersebut, kata Novita, juga menjadi dasar bagi instansi lain yang ingin membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Ia mencontohkan Balai Sarana dan Prasarana yang ingin membantu penyediaan air bagi warga. Menurutnya, bantuan tersebut membutuhkan dasar administratif agar pengadaan air dapat dipertanggungjawabkan.
“Contohnya seperti Balai Sarana dan Prasarana. Mereka mau bantu air ketika suatu ketika ada masyarakat yang meminta, tapi harus ada SK. Karena kalau mereka beli air harus ada SK, karena itu saya bikin seperti itu,” pungkasnya.(LM01)
