AMBON, LensoMerah.com — Laut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang Maluku. Di antara pulau-pulau yang dipisahkan laut, pantai menjadi ruang bermain, tempat mencari nafkah sekaligus destinasi wisata yang terus berkembang.
Namun, di balik keindahan laut Maluku, ada satu persoalan yang belum sepenuhnya terjawab: siapa yang akan datang ketika seseorang terseret arus dan membutuhkan pertolongan?
Pertanyaan itulah yang kini coba dijawab melalui sebuah program yang membawa pengetahuan keselamatan air dari Marseille, Prancis, ke Ambon.
Sebanyak 22 peserta mengikuti pelatihan lifeguard atau penjaga keselamatan wisata tirta di Ambon, 13–19 September 2026. Program yang digagas bersama Balawista Indonesia dan instruktur dari Marseille itu diarahkan untuk membangun tenaga penyelamat lokal yang nantinya mampu menjaga kawasan pantai di Maluku secara mandiri.
Di Pantai Natsepa, Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (15/9/2026), pelatihan memasuki tahapan praktik di laut.
Di tempat itu, Direktur ESM, GIMIE Jean Baptiste Willem, berdiri bersama peserta yang sedang ditempa menjadi generasi pertama tenaga lifeguard yang diharapkan dapat mengembangkan sistem keselamatan pantai di wilayah Indonesia Timur.
Bagi Gimie, kedatangannya ke Ambon bukan sekadar kunjungan seorang instruktur dari luar negeri.
Ia ingin meninggalkan sebuah sistem yang bisa berjalan tanpa dirinya.
“Saya senang datang di Ambon, tetapi saya juga sudah punya pekerjaan di Perancis. Saya mau semua bisa berdiri sendiri di sini. Jadi kita perlu struktur Balawista Indonesia dan presiden Balawista, serta instruktur di sini untuk mengajar orang lain,” ujar Gimie kepada LensoMerah.com
Gimie datang dari Prancis dengan membawa berbagai peralatan renang dan perlengkapan penyelamatan untuk mendukung pelatihan.
Ia bahkan telah merencanakan kunjungan berikutnya.
Tahun depan, Gimie berencana kembali ke Ambon dengan membawa sekitar delapan hingga 10 instruktur dari Prancis. Mereka akan membantu melatih tenaga lokal agar suatu saat peserta yang sekarang dilatih tidak lagi hanya menjadi lifeguard, tetapi juga mampu menjadi instruktur bagi orang lain.
Ada alasan personal yang membuat Gimie begitu serius ingin program tersebut tumbuh di Maluku.
Ia memiliki darah Maluku.“Saya darah Titahelu dari Saparua, Ihamahu. Makanya saya mau program ini berjalan di Kota Ambon dan Provinsi Maluku,” katanya.
Karena itu, program ini diberikan secara gratis kepada para peserta. Setelah mengikuti seluruh tahapan dan memenuhi standar kompetensi, peserta akan mendapatkan sertifikat sesuai jenjang kemampuan masing-masing.
Bagi Gimie, membangun sistem keselamatan pantai di Maluku bukan hanya persoalan menyelamatkan orang yang tenggelam.
Ini juga berkaitan dengan bagaimana sebuah daerah wisata memberikan rasa aman kepada pengunjung.
Terutama wisatawan mancanegara yang belum mengenal karakter arus, gelombang dan kondisi laut di Maluku.
Bendera keselamatan berwarna merah-kuning dan petugas yang mengenakan seragam lifeguard, menurut Gimie, akan menjadi penanda sederhana tetapi penting.
“Kalau turis datang dan melihat ada bendera merah-kuning serta lifeguard, mereka tahu tempat itu aman. Kalau ada masalah, mereka juga tahu harus berbicara dengan siapa,” ujarnya.
Gimie melihat Bali sebagai contoh bagaimana keselamatan pantai dapat menjadi bagian dari industri pariwisata.
Sistem yang berkembang melalui Balawista di Bali, menurutnya, dapat menjadi model bagi Maluku.
“Sekarang Balawista Indonesia sudah mulai di Jawa dan Sumatera, tetapi belum di Indonesia Timur. Karena itu, ini bisa menjadi yang pertama di wilayah Indonesia Timur,” katanya.
Harapannya sederhana: suatu hari nanti wisatawan yang datang ke pantai-pantai Maluku tidak hanya menemukan panorama indah, tetapi juga menemukan sistem keselamatan yang jelas.
“Bali jadi contoh, makanya Maluku juga harus seperti Bali,” ujarnya.
Gimie mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Surat terkait program keselamatan pantai itu disebut telah masuk ke kedua pemerintah daerah. Bahkan, menurut Gimie, terdapat surat dari Konsulat Republik Indonesia di Prancis yang ditujukan kepada Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon agar program tersebut mendapat perhatian.
Namun, dukungan pemerintah daerah masih dibutuhkan agar program tidak berhenti ketika para instruktur dari Prancis meninggalkan Ambon.
“Surat sudah masuk di pemerintah kota Ambon dan Maluku, tapi belum ditanggapi. Mungkin kalau Pemda sponsori, mereka bisa lebih lama,” katanya.
Program ini tidak berhenti pada pelatihan lifeguard.
Gimie dan Balawista juga mulai memikirkan keselamatan air sejak usia dini.
Mereka merancang program pembelajaran renang bagi anak-anak TK dan SD. Tujuannya memberikan kemampuan dasar berenang sehingga anak-anak memiliki bekal keselamatan ketika berada di kolam maupun pantai.
Sekolah yang berada dekat fasilitas kolam renang nantinya berpotensi mengikuti program intensif selama lima hari.
“Kita mau membuat proyek bersama sekolah. Sekolah yang dekat kolam renang bisa datang selama lima hari. Setiap hari belajar berenang sehingga anak bisa lebih cepat menguasai kemampuan dasar berenang,” kata Gimie.
Bagi Gimie, kemampuan berenang bukan sekadar olahraga.
Di daerah kepulauan seperti Maluku, kemampuan tersebut juga dapat menjadi bagian dari pendidikan keselamatan hidup.
Program Ambon ini ternyata berawal dari sebuah pertemuan sekitar dua tahun lalu.
Gimie yang merupakan guru lifeguard di Prancis bertemu dengan pihak Balawista Indonesia dalam Kongres Dunia International Life Saving Federation (ILS) di Gold Coast.
Pertemuan itu kemudian berlanjut di Bali.Dari sana, muncul gagasan membawa program keselamatan air ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku.
Ambon dipilih sebagai titik awal karena sistem Balawista belum berkembang di wilayah tersebut.
Ketua Balawista Indonesia I Made Suparka mengatakan, organisasi penyelamat wisata tirta memiliki sejarah panjang di Indonesia.
Balawista pertama kali berkembang di Bali pada 1972 sebagai respons terhadap tingginya kecelakaan dan korban tenggelam akibat gelombang dan arus laut.
“Waktu itu Bali belum seperti sekarang. Karena tidak ada penjaga pantai, orang yang mandi terseret arus dan tidak ada yang menolong. Dari situ muncul kebutuhan terhadap lifeguard,” jelas Suparka.
Dari gerakan yang awalnya dilakukan secara sukarela, sistem penjagaan pantai kemudian berkembang setelah pemerintah daerah ikut memberikan dukungan.
Di Kabupaten Badung, Bali, misalnya, kini terdapat sekitar 26 pos penjagaan pantai dengan sekitar 140 lifeguard.
Jika sebelumnya penjagaan dilakukan pada hari Minggu dan hari libur, kini petugas dapat berjaga setiap hari.
Model seperti inilah yang ingin dibawa ke Maluku.
Di Ambon, peserta tidak hanya diajarkan berenang.
Kemampuan berenang memang menjadi dasar, tetapi setelah itu mereka harus menguasai teknik pertolongan di air.
“Basic untuk pertolongan di air adalah renang. Syukur banyak dari mereka yang renangnya sangat bagus. Setelah renang baru kita masuk ke pertolongan,” ujar Suparka.
Pelatihan dilakukan bertahap.
Peserta terlebih dahulu berlatih di kolam renang sebelum menghadapi kondisi laut secara langsung.
Mereka mempelajari teknik menghadapi korban yang panik, penyelamatan di air, pencegahan kecelakaan, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) hingga cardiopulmonary resuscitation (CPR).
Namun, ada satu hal yang ditekankan: mencegah lebih baik daripada menolong.
Karena itu, sistem lifeguard tidak hanya berbicara tentang tindakan ketika kecelakaan sudah terjadi.
Tanda keselamatan, bendera merah-kuning, kawasan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk berenang menjadi bagian penting dalam sistem tersebut.
“Dari pertama itu preventif atau pencegahan. Nanti akan ada bendera untuk menunjukkan kawasan yang boleh dan dilarang berenang. Setelah terjadi kecelakaan, baru dilakukan pertolongan,” jelas Suparka.
Kemampuan peserta juga tidak disamaratakan.Masing-masing akan dinilai berdasarkan kemampuan untuk menentukan jenjang sertifikasi.
Untuk jenjang lifeguard dengan kemampuan penyelamatan di air, peserta dituntut mampu berenang 400 meter dalam waktu delapan menit.
“Kalau tidak mampu 400 meter, mungkin mampu 200 meter dalam lima menit, masuk jenjang kedua. Kalau hanya mampu 100 meter, ada jenjang ketiga. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan kemampuan,” katanya.
Sertifikasi menjadi penting karena pertolongan terhadap korban tenggelam memiliki risiko besar.
Orang yang tidak memahami teknik penyelamatan justru dapat menjadi korban berikutnya.
“Kadang orang yang tidak tahu datang memberikan pertolongan, akhirnya dia ikut terbawa. Kita ajarkan bagaimana melakukan pertolongan dengan benar tanpa memukul atau membahayakan korban,” tegas Suparka.
Dengan kata lain, seorang lifeguard tidak hanya dituntut berani.
Ia harus memiliki kemampuan, pengetahuan, ketenangan dan teknik yang benar.
Bagi Balawista, 22 peserta yang mengikuti pelatihan di Ambon bukan sekadar angka.
Mereka diharapkan menjadi pionir.
Dari 22 orang inilah diharapkan lahir tenaga-tenaga lokal yang kelak mampu melatih orang lain, membangun pos penjagaan, mengedukasi masyarakat dan menciptakan budaya keselamatan di kawasan pantai.
“Di Indonesia kita menyebutnya Balawista, Badan Penyelamat Wisata Tirta. Harapan kita ke depan di Ambon dan Maluku seluruhnya bisa berdiri Balawista,” kata Suparka.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tidak membiarkan program tersebut berhenti setelah pelatihan selesai.
Dukungan pemerintah dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas, peralatan, pelatihan lanjutan hingga pembiayaan operasional.
Menurut Suparka, pemerintah daerah sebenarnya memiliki berbagai peluang pembiayaan, termasuk melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pariwisata.
“Harapan kita kepada pemerintah daerah baik kota maupun provinsi mungkin membantu masyarakat. Contohnya saja salah satu daerah itu, pelatihan menggunakan APBD. Sekarang juga ada Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pariwisata. Pandai-pandainya pemerintah daerah untuk mengajukan. Kalau tidak dapat, mungkin bisa menggunakan APBD sendiri,” katanya.
Bagi Suparka, investasi terhadap lifeguard pada akhirnya bukan hanya investasi keselamatan.
Ini juga investasi pariwisata.Pantai yang aman akan membuat masyarakat lebih nyaman dan wisatawan lebih percaya untuk menikmati destinasi bahari.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mulai memetakan pantai-pantai yang membutuhkan penjagaan, terutama kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan.
“Saya jauh-jauh dari Prancis dan berikan ilmu ke anak-anak. Saya mau mereka sukses dan berkembang. Saya sangat antusias untuk kembangkan ini di Maluku,” kata Gimie.
Dari Marseille ke Natsepa, sebuah benih telah ditanam.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana melatih 22 orang untuk menjadi lifeguard.
Pertanyaan besarnya adalah apakah benih itu akan tumbuh menjadi sistem keselamatan pantai yang permanen di Maluku.
Jika dukungan pemerintah dan masyarakat berjalan bersama, Ambon bukan hanya akan memiliki pantai-pantai indah.
Ambon dan Maluku bisa memiliki sesuatu yang selama ini belum banyak terlihat di Indonesia Timur: garda keselamatan yang berjaga di tepi laut, memastikan setiap orang yang datang untuk menikmati keindahan bahari dapat pulang dengan selamat.(LM01)
