Ambon,LensoMerah.com — Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan penyertaan modal pada BUMD PT Tanimbar Energi kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (21/1/2026). Sidang memasuki fase krusial dengan agenda pembacaan tanggapan atau jawaban Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi) yang diajukan para terdakwa.
Dalam perkara ini, Petrus Fatlolon, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017–2022, didakwa bersama Johana Joice Lololuan selaku Direktur Utama dan Karel F.G.B. Lusnarnera selaku Direktur Keuangan PT Tanimbar Energi. Ketiganya sebelumnya mengajukan eksepsi dengan permohonan agar Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan menghentikan pemeriksaan perkara.
Menanggapi eksepsi tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan menyampaikan jawaban secara tegas dan sistematis. Jaksa menilai seluruh dalil keberatan para terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sebagian besar telah memasuki ranah pembuktian pokok perkara, sehingga tidak tepat dinilai pada tahap eksepsi.
Penuntut Umum menegaskan bahwa proses penuntutan dan pemeriksaan perkara telah sah secara hukum acara. Perkara ini dilimpahkan dan mulai diperiksa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 361 undang-undang tersebut serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, pemeriksaan tetap berpedoman pada KUHAP 1981. Dengan demikian, dalil adanya cacat prosedural dinilai tidak berdasar.
Terkait tudingan surat dakwaan kabur atau obscuur libel, Penuntut Umum menegaskan bahwa dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Identitas terdakwa, rentang waktu, tempat kejadian, uraian perbuatan, hingga pasal-pasal yang didakwakan telah diuraikan secara rinci dan sistematis.
Jaksa juga menolak dalil yang menyatakan adanya pencampuradukan antara maladministrasi dan tindak pidana. Menurut Penuntut Umum, penilaian apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi hanya dapat ditentukan melalui proses pembuktian di persidangan, bukan melalui eksepsi.
Menanggapi keberatan terkait kewenangan dan peran Petrus Fatlolon selaku Bupati sekaligus pemegang saham BUMD, Penuntut Umum menegaskan bahwa penilaian mengenai tanggung jawab hukum terdakwa, termasuk hubungan kausalitas antara kebijakan yang diambil dan kerugian keuangan daerah, merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti.
Sementara itu, terkait keberatan atas validitas Laporan Hasil Audit Inspektorat, Penuntut Umum menegaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif oleh BPK. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, audit Inspektorat tetap sah sebagai alat bukti, sedangkan penentuan akhir ada atau tidaknya kerugian negara serta besarannya menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan.
Penuntut Umum juga menilai dalil eksepsi yang diajukan Johana Joice Lololuan dan Karel F.G.B. Lusnarnera—yang menyatakan kerugian PT Tanimbar Energi sebagai kerugian perdata dan telah dipertanggungjawabkan—telah memasuki substansi perkara dan tidak dapat dipertimbangkan pada tahap eksepsi.
Mengakhiri jawabannya, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh eksepsi para terdakwa, menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum, serta melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
Persidangan selanjutnya akan menunggu putusan sela Majelis Hakim, yang akan menentukan apakah perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi ini berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.(LM01)
