Ambon, LensoMerah.com -Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan bahwa persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi (PT TE) kembali digelar pada Selasa (7/4/2026) di Pengadilan Tipikor Ambon, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli di bidang tata kelola pemerintahan, Frans Dione. Di hadapan Majelis Hakim, ahli memaparkan secara komprehensif mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda).
Ahli menjelaskan bahwa BUMD berbentuk Perseroda merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan, mengingat sumber permodalannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam struktur tersebut, pemerintah daerah bertindak sebagai pemegang saham yang secara representatif diwakili oleh kepala daerah atau bupati.
“Dengan demikian, kebijakan strategis terkait penyertaan modal dan pengelolaannya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham sekaligus pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya dalam persidangan.
Lebih lanjut, ahli menanggapi pertanyaan jaksa terkait penggunaan dana penyertaan modal yang tidak sesuai peruntukan hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Menurutnya, dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban tidak hanya melekat pada pengelola operasional, tetapi juga pada pihak pemberi modal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pemberi modal—yang diwakili kepala daerah—memiliki tanggung jawab atas keputusan strategis, termasuk persetujuan penyertaan modal. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, maka tanggung jawab juga dapat melekat pada pemegang saham.
Ahli juga menekankan bahwa dalam struktur Perseroda, kepemilikan saham sepenuhnya atau sebagian besar berada pada pemerintah daerah. Hal ini menjadikan keterlibatan kepala daerah dalam kebijakan BUMD sebagai konsekuensi langsung dari posisinya.
Persidangan berlangsung tertib dan akan dilanjutkan sesuai agenda yang ditetapkan Majelis Hakim.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.(LM01)
