Ambon,LensoMerah.com — Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H., M.H., bersama jajaran mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 secara virtual, Selasa (13/1/2026).
Rakernas Kejaksaan RI 2026 secara resmi dibuka oleh ST Burhanuddin dan dipusatkan di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Januari 2026.
Rakernas tahun ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kejaksaan Dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas.” Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh para pejabat utama Kejaksaan Agung, mulai dari Pejabat Eselon I, II, dan III, serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa tema Rakernas mencerminkan agenda strategis Kejaksaan di tahun 2026, yang tidak hanya berorientasi pada capaian kinerja penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Reformasi penegakan hukum harus berjalan seiring dengan peningkatan akuntabilitas dan integritas aparatur, sehingga Kejaksaan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” tegas Jaksa Agung.
Ia menambahkan, Kejaksaan RI berkomitmen menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, terutama dalam menghadapi dinamika hukum nasional di era transformasi penegakan hukum.
Jaksa Agung juga mengaitkan arah kebijakan Kejaksaan dengan program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik berkualitas sebagai pilar utama. Hal tersebut tertuang dalam RPJPN 2025–2045, Asta Cita Presiden RI, RPJMN 2025–2029, serta RKP Tahun 2026.
Salah satu Prioritas Nasional dalam Asta Cita ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, menurutnya memiliki implikasi besar terhadap sistem hukum nasional dan peran strategis Kejaksaan.
“Penegakan hukum harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, melindungi kepentingan strategis negara, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” ujarnya.
Dalam Rakernas tersebut, Jaksa Agung menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian jajaran Kejaksaan, antara lain pembangunan manajemen dan standarisasi SDM Kejaksaan, penguatan pengawasan internal, kesiapan penerapan KUHP dan KUHAP baru, implementasi konsep Advocaat Generaal, serta pelaksanaan arahan Presiden terkait penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Adhyaksa atas dedikasi dan integritas yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025, sehingga Kejaksaan mampu mencatat berbagai capaian positif di tengah meningkatnya ekspektasi publik.
“Melalui komitmen bersama, sinergi lintas bidang, dan penguatan tata kelola yang akuntabel, saya yakin institusi yang kita cintai ini mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional,” tuturnya.
Rakernas Kejaksaan RI 2026 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta meneguhkan moral dan integritas seluruh jajaran Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Bekerjalah dalam diam, biarkan kesuksesan yang berbicara,” tutup Jaksa Agung.(LM01)
