AMBON, LensoMerah.com — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI segera menyelesaikan persoalan aset perkebunan pala di Kepulauan Banda serta menata ulang batas kawasan Taman Nasional Manusela di Pulau Seram.
Permintaan itu disampaikan Hendrik dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama para wakil ketua dan anggota Komisi II. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri ATR/Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam rapat itu, Pemprov Maluku menyampaikan sejumlah persoalan agraria yang masih dihadapi daerah.
Salah satunya terkait aset lahan perkebunan pala di Kepulauan Banda seluas sekitar 3.700 hektare. Aset tersebut telah diserahkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah sejak 1986, namun hingga kini masih menghadapi persoalan administrasi pertanahan, pemetaan, dan kepastian status hak.
“Kami masih kesulitan untuk menata dia dari sisi administrasi pertanahan, termasuk pemetaan dan kejelasan status hak atas seluruh areal tersebut,” kata Hendrik.
Hendrik juga menyatakan dukungan terhadap rencana Komisi II DPR RI membentuk tim khusus untuk melakukan penertiban aset negara.
Selain persoalan aset perkebunan pala, Hendrik menyoroti tata batas Taman Nasional Manusela. Menurutnya, penetapan batas kawasan perlu dikaji kembali karena terdapat kawasan yang dinilai telah masuk ke ruang hidup dan permukiman masyarakat adat.
Hendrik meminta penataan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan.
“Saya memilih pendekatan tengah-tengah. Kepatutan manusia tidak boleh kita abaikan, tapi kepentingan lingkungan juga harus terjaga. Jangan kita terlalu fokus untuk ekosentris lalu manusia kita korbankan,” ujarnya.
Menurut Hendrik, persoalan tersebut menjadi penting karena wilayah daratan Maluku hanya sekitar 6,4 persen dari keseluruhan wilayah provinsi, sementara sebagian besar daratan berstatus kawasan hutan negara.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian kewenangan lebih besar kepada gubernur dalam proses pelepasan kawasan hutan, khususnya untuk mendukung investasi.
“Kiranya ke depan ada pikiran untuk memberikan gubernur-gubernur ini tambahan kewenangan, sehingga kita bisa mempercepat proses investasi terutama terkait dengan kawasan hutan,” tegas Hendrik.(LM01)
