AMBON, LensoMerah.com — Pemerintah Provinsi Maluku memberikan penjelasan terkait perbincangan di media sosial mengenai peningkatan nilai harta kekayaan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pemprov Maluku menegaskan, bertambahnya harta yang tercantum dalam LHKPN terbaru tidak serta-merta berarti aset tersebut diperoleh setelah Hendrik menjabat sebagai gubernur.
Menurut Pemprov, terdapat sejumlah harta tidak bergerak yang sebenarnya telah dimiliki Hendrik sebelum menjabat sebagai Gubernur Maluku. Namun, aset tersebut belum tercantum dalam LHKPN tahun 2024 yang dilaporkan sebelum dirinya menjabat.
Kondisi tersebut disebut terjadi karena staf yang membantu proses pengisian LHKPN saat itu belum memahami secara lengkap tata cara pengisian dan pelaporan harta kekayaan.
Saat Hendrik mulai menjabat sebagai gubernur, proses pengisian LHKPN dilakukan bersama Inspektorat Provinsi Maluku. Dalam proses tersebut, sejumlah aset yang sebelumnya belum tercantum kemudian dimasukkan ke dalam laporan terbaru.
“Penambahan harta yang terlihat dalam laporan terbaru perlu dilihat berdasarkan tahun dan tanggal perolehannya, bukan semata-mata berdasarkan kapan harta tersebut baru tercantum dalam LHKPN,” demikian penjelasan Pemprov Maluku.
Pemprov menjelaskan, setiap aset yang dilaporkan dalam LHKPN harus dilengkapi informasi mengenai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya. Data tersebut merujuk pada dokumen pendukung, seperti sertifikat tanah, kuitansi, atau bukti pembelian lainnya.
Dengan demikian, riwayat kepemilikan aset dapat diketahui, termasuk untuk membedakan harta yang diperoleh sebelum maupun setelah seseorang menduduki jabatan.
Selain itu, LHKPN yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melalui proses verifikasi terhadap data dan dokumen pendukung yang dilaporkan wajib LHKPN. Setelah dinyatakan lengkap, laporan tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman resmi KPK.
Pemprov Maluku kembali menegaskan bahwa sejumlah harta tidak bergerak yang menjadi sorotan merupakan aset yang telah diperoleh Hendrik sebelum menjabat sebagai gubernur, tetapi baru dimasukkan dalam LHKPN terbaru karena sebelumnya belum tercantum.
Pemprov menilai penambahan aset tersebut merupakan bagian dari upaya melengkapi pelaporan harta kekayaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau melihat LHKPN secara utuh dan tidak hanya membandingkan total nilai harta dari satu laporan dengan laporan lainnya. Tahun dan tanggal perolehan setiap aset serta dokumen pendukung menjadi bagian penting dalam membaca laporan tersebut.
Pemprov Maluku berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perubahan nilai harta dalam LHKPN Gubernur Maluku dan mendorong masyarakat memahami data kekayaan penyelenggara negara secara proporsional.(LM01)
